intens.news
Mitra Informasi

75 Orang Terciduk tidak Pakai Masker, 17 di Antaranya Bayar Denda

0 45

Intens.news, PALEMBANG – Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Palembang, Budi Nurma, menyatakan untuk hari pertama penegakan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan ada 75 orang yang kedapatan tidak menggunakan masker, Kamis (17/9/2020).

Dari jumlah tersebut ada 17 orang yang memilih untuk membayar sanksi denda ketimbang harus menjalani sanksi sosial, seperti menyapu jalanan, membersihkan parit atau memungut sampah di sekitar kawasan Monpera Palembang.

Di luar dari 17 orang yang memutuskan untuk membayar denda, sebanyak 33 pelanggar lainnya lebih memilih menjalani hukuman sanksi sosial. Sisanya adalah orang lanjut usia yang terjaring razia kerena sama sekali tidak membawa masker dan sebagai penegakan Perwali, hanya diberikan sanksi peringatan.

“Sebanyak 17 orang tersebut bersedia membayar sanksi denda sebesar Rp100 ribu per orang. Hal ini mereka putuskan sendiri dalam sidang tipiring bagi pelanggar protokol kesehatan di Palembang,” ujarnya.

Budi menjelaskan, uang denda tersebut diserahkan secara langsung oleh pelanggar kepada bendahara yang berada di posko yustisi kawasan Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Palembang.

“Uang denda tersebut kemudian kita setorkan ke rekening ke kas daerah pemerintah kota. Penyerahan uangnya memang langsung diberikan ke bendahara kita. Dan catatan siapa-siapa saja yang bayar denda, sudah ada dari jaksa-jaksa di posko,” ujarnya.

Menurutnya dari 53 orang tersebut ada 22 orang yang mendapat sanksi ringan. Diberikannya sanksi ringan itu lantaran sesuai dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam perwali Nomor 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kehidupan baru ditengah pandemi covid-19 termasuk wajib masker.

“Teguran tertulis ataupun lisan diberikan kepada warga yang bawa masker, tapi tidak menggunakannya dan untuk hari ini ada 22 orang yang membawa masker tetapi enggan menggunakannya,” ujar dia.

Diterangkannya juga, dalam posko ini sudah ada jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Palembang serta hakim dan panitera Pengadilan Negeri Palembang yang memang ditugaskan untuk menggelar sidang tipiring bagi para pelanggar masker.

Sehingga hari berikutnya dipastikan tidak adanya lagi sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker. Karena semuanya bakal diserahkan pada hakim yang melaksanakan sidang Tipiring bagi pelanggar.

“Untuk selanjutanya kita tidak bisa langsung memutuskan pemberian sanksi kepada pelanggar karena yang berhak melakukan itu hanya pengadilan. Nanti kalau itu terjadi (pemberian sanksi tanpa sidang), namanya menyerang kehormatan seseorang. Itukan melanggar HAM, makanya perlu keputusan pengadilan. Itu lah kenapa dilakukan penahanan kartu identitas sampai yang bersangkutan menjalani sidang tipiring pada jadwal yang telah ditentukan, supaya pelanggar ini bisa tetap dapat sanksi,” jelasnya.

Editor: Sadam

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More