intens.news
Mitra Informasi

Ada Apa Dengan Masjid Raya Sriwijaya?

0 83

Intensnews,PALEMBANG-Hingga kini sudah banyak pejabat dan mantan pejabat yang di periksa oleh Kejati Sumsel terkait mangkraknya pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang. Masjid yang bakal menjadi kebanggaan warga Sumsel tersebut, baru berbentuk tunggul coran, yang lahan sekitarnya di penuhi rumput liar. Pembangunan masjid itu sendiri menggunakan dana hibah tahun 2016-2017 dengan total dana senilai Rp130Miliar lebih.

Pengamat hukum dari Universitas Sriwijaya, DR. Febrian mengungkapkan, proyek tersebut menggunakan dana hibah dari pemerintah. Dan tentunya progres pembangunan terkait masalah tekhnis anggaran dan pengerjaan harus di pertanggungjawabkan secara hukum. Menurutnya, pertanggung jawaban hukum itu diatur dalam pedoman tekhnis yang diatur dalam bentuk anggaran dana hibah atau kontrak yang sesuai dengan legalitas pemerintah.

“Karena dalam persoalan legalitas tindakan pemerintahan itu ada tiga ukuran. Pertama kewenangan yang menyangkut soal jabatan, karena hampir rata-rata semua orang yang dipanggil itu adalah pejabat, kedua prosedur yang sudah dilakukan, dan ketiga substansi objeknya,” ujar Febrian kepada Intensnews, Rabu (10/2/2021).

Aturan tentang dana hibah, tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 123 tahun 2018, tentang perubahan keempat atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dia menilai, untuk sampai pada prosedur tersebut harus ada kebijakan, misalnya dalam bentuk memberikan besaran bantuan, atau aset-aset tertentu yang sudah melalui proses administrasi yang sah.

Masjid Sriwijaya yang terbengkalai. (Photo: Kiki Nardance)

“Lalu dasar hukumnya, prosesnya benar tidak dilakukan pada badan hukum, itu nama dan jabatan dipertanggung jawabkan secara hukum. Baik itu soal pengeluarannya maupun soal alur anggaran itu keluar, sehingga tidak ada logika terhadap penyimpangan hukum,” katanya.

Biasanya, kata Febrian, penyimpangan hukum terjadi karena ditemukan indikasi pengutan atau gratifikasi. Karena itu para penegak hukum harus benar-benar jeli melihat aturan dan wewenang dalam proses penegakan hukumnya.

“Misalnya ada pungutan atau gratifikasi maka ada kesalahan yang terjadi. Saya pikir tinggal bagaimana penegak hukum melihat persoalan hukum yang timbul dari kasus yang sedang di jalankan,” kata Febrian.

Penuh Nuansa Politik

Pengamat hukum Palembang, Azwar Agus mengungkapkan, terhambatnya pembangunan masjid Raya Sriwijaya bisa saja di sebabkan perubahan politik dan kebijakan pemerintahan di Sumsel. Dia menilai, mangkraknya pembangunan masjid tersebut bisa saja terjadi karena adanya perubahan politik anggaran pada masa itu, hingga akhirnya terjadi pergantian kepala daerah tahun 2019 lalu. Hingga progress pembangunan tertunda karena ada perubahan kebijakan keuangan.

” Bisa saja kan saat itu misalnya si A menjabat dana pembangunan masjid ada dan dianggarkan. Namun pembangunan belum selesai, kemudian ada pergantian kepala daerah menjadi si B. Dan mungkin saat si B menjabat tidak dianggarkan pembangunan masjid tersebut,” terangnya.

Dia mengharapkan, agar kejaksaan tinggi melakukan proses hukum dengan mengutamakan kehati-hatian.

” Saya yakin tim Kejati itu masih dalam proses perhitungan kerugian negara, siapa saja yang terlibat. Untuk itu wajar-wajar saja jika dalam dua minggu pemeriksaan namun belum menemukan titik terang,” terangnya.

Menurut Azwar, progres penegakan hukum oleh Kejati Sumsel masuk dalam tahap penyidikan, yang berarti besar kemungkinan terdapat perbuatan melawan hukum didalamnya.

“Dalam tahapan ini, mungkin pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel masih mencari alat bukti dan tersangka yang terindikasi melawan hukum,” tegasnya.

Pengamat politik Palembang, Bagindo Togar BB mengungkapkan, dia menduga ada kejanggalannya dalam penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumsel. Sebab, pembangunan masjid tersebut sudah berhenti empat tahun lebih dan kini baru di usut oleh Kejati Sumsel.

“Pembangunan masjid ini kan zamannya Alex Noerdin, dan sudah bertahun- tahun mangkraknya . Apakah ada oknum yang mungkin melaporkannya ke pihak Kejaksaan,” terangnya.

Foto(Intensnews): Pengamat Politik Palembang, Bagindo Togar BB

Dia menjelaskan, jika Kejati sudah mengusut kasus tersebut berarti terdapat dugaan penyelewengan hukum didalamnya.

“Iya kalau kejaksaan sudah memanggil berarti sudah ada fakta tetapi yang dipertanyakan kenapa baru diperiksa sekarang, tapi ya sudahlah gak perlu dibahas hal yang seperti itu,” jelasnya.

Dia berharap, agar pihak kejaksaan tetap mengutamakan integritasnya sebagai penegakan hukum dan tidak mudah diintervensi oleh oknum-oknum tertentu dalam perkara ini.

” Kalau dikatakan pembanguan masjid ini ada unsur politiknya mungkin tidak ada. Tapi pihak kejaksaan seperti terlihat ada tendensi pada oknum yang berhubungan dengan politik,” tegasnya.

Terlepas dalam hal apapun menurutnya ini permasalahan yang cukup serius karena ini perkara rumah ibadah. Jika saja rumah ibadah ada unsur politik menurutnya bagaimana dengan pembangunan infrastruktur lainnya. Ia berharap agar pihak kejaksaan  menangani kasus tersebut ini secara profesional, transparan dan sesuai Undang-Undang.

“Jangan nanti yang dihukum bukan pelaku utama jadi harus ada titik permasalahan yang terang benderang buktikan lembaga kejaksaan itu integritas jangan sampai yang menjadi tersangka lapisan kedua bukan pelaku utama,” tegasnya.

Terpisah, praktisi hukum Palembang, Elsa Apriani menilai, kemungkinan akan ditetapkan beberapa orang tersangka. Dan jika hal itu terjadi, maka para tersangka bisa terjerat UU No. 20 tahun 2001, perubahan atas UU No. 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 juta, dan paling banyak Rp1miliar,” pungkas dia.

Editor: Muhammad Uzair

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More