intens.news
Mitra Informasi

Analisah Kepemimpinan Jokowi Ma’ruf di Mata Rektor

0 26

Intens.news, PALEMBANG – Setelah memenangkan pertarungan pemilihan presiden dengan memenangkan 55 persen dari 154 juta suara sah, presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin diterpa badai konflik rasisme dari daerah Papua dan juga musibah alam virus Covid-19 yang masuk di awal tahun ini.

Melihat penomena yang ada, Rektor Universitas IBA Palembang, Tarech Rasyid menilai, kurangnya kesiapan pemerintah dalam menanggapi virus Corona ini.

“Sangat disayangkan diawal Presiden menganggap bahwa virus tersebut enteng dan tidak akan masuk ke Indonesia dan mengaggap enteng diawal awal, dan langkah-langkah yang diambil dinilai terlambat dalam penanganan yang akhirnya Indonesia kelabakan dalam menanggulangi virus Corona hingga kini kita malah menumpuk hutang,” tutur Tarech, Rabu (21/10/20).

Tarech tak menapik, di masa kepemimpinan Jokowi jika dilihat dari sektor pembangunan infrastruktur dalam menyertakan dan menyatukan dari Sabang sampai Merauke seperti pembangunan tol, dermaga penyeberangan, bendara yang terlaksana dengan baik, yang diharapkan mobilitas pendistribusian demi melajunya percepatan ekonomi sangat meningkat meningkat. Namun, disatu sisi pembangunan di beberapa daerah belum terasa efektif karena perampungannya tidak jauh dari masa pandemi yang membuat pemberhentian atau penekenan aktivitas perekonomian yang terkhusus dalam sektor perindustrian dan pendistribusian.

“Kita belum bisa chek karena kita perlu riset apakah infrastruktur itu sudah menghasilkan atau belum karena infrastruktur tersebut bersamaan dengan wabah covid,” terang pria yang juga dosen Hukum di kampus UIN RF Palembang ini.

Selain itu, terkait isu yang sedang dibicarakan seluruh elemen masyarakat dari tingkatan tertinggi hingga terendah, mengenai Omnibuslaw UU Cipta Kerja yang dinilai cacat secara prosedural. Dan substansinya ditambah lagi jumlah draf dari undang undang tersebut yang simpang siur berapa yang benar yang ditetapkan pada paripurna malam tanggal 5 Oktober lalu.

“Salah satunya ini hampir membuat aksi dimana mana yaitu omnibuslaw yang adalah metode hukum yang sebelumnya pernah dipakai namun tidak di cantumkan dalam hukum UU,” jelas Tarech.

Dan yang menjadi kesalahan secara substansial, menurut Tarech, UU bermuatan politik yang mementingkan pengusaha atau kaum elit politik.

“Secara substansial omnibuslaw ada sebelas klaster, yang diantaranya mengenai tenaga kerja yang dikhawatirkan mengenai jaminan kelangsungan buruh, lingkungan yang juga dikhawatirkan terkait soal pengambil alihan hak guna yang 25 tahun saja bermasalah apalagi 90 tahun yang hampir satu abad. Jadi banyak substansi yang menjadi persoalan di omnibuslaw ini walaupun ada niat baik dengan menyatukan undang undang tersebut membuka lapangan kerja dan juga pemulihan ekonomi. Walaupun ada dampak penolakan dari masyarakat yang lebih mementingkan para elit  yang akhirnya berdampak dari gejolak penolakan di setiap daerah tersebut yang berujung dengan penangkapan penangkapan yang kami nilai tindakan pembungkaman terhadap publik,” paparnya.

Editor : Rian

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More