intens.news
Memberi Informasi Bukan Sekedar Berita
KIRI
KANAN

Banyak Aset Pemkot Ternyata Belum Miliki Bukti Kepemilikan

0 30

Intens.news, PALEMBANG – Dibalik getolnya Pemerintah kota Palembang dalam menginventarisir aset, rupanya ada sekitar 597 aset milik pemerintah belum memiliki bukti kepemilikan atau bukti kepemilikan yang tidak sesuai.

Diketahui, aset-aset ini terdiri dari tanah dan bangunan yang saat ini ditempati jajaran dinas di lingkungan Pemerintah kota Palembang. Seperti Kantor Lurah 16 Ilir, Tanah dan Bangunan Kantor Kepegawaian dan PSDM, Kantor Lurah 19 Ilir berikut balainya.

Lalu, ada pula Kantor Camat Kemuning, Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Aset ini didapat dari membeli atau hibah.

Uniknya, ada aset sudah dikuasai Pemerintah kota sejak tahun 1952, seperti Kantor Lurah 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II. Sementara Kantor Camat Ilir Timur I sudah dikuasai sejak tahun 1974 yang mana saat ini sudah direhab bertingkat.

Begitupun dengan tanah dan bangunan yang difungsikan kantor pemerintahan di jajaran Kecamatan Ilir Timur I, sudah dikuasai rata-rata dibawah tahun 2000.

Terkait hal ini, Komisi Pemberantas Korupsi, (KPK) tertanggal 26 Agustus 2019 telah mengirim surat dengan Nomor :B/7163/KSP.00/10-16/08/2019. Perihal Percepatan Pembenahan Pengelolaan Barang Milik Daerah, (BMD) yang ditujukan kepada para gubernur, bupati/walikota.

Setidaknya, ada 6 poin yang disampaikan dan pada poin ke 6 disebutkan, melakukan pengamanan BMD, baik secara fisik, legalitas, maupun administrasinya.

Pada poin ke 4 dijelaskan, penyelesaian permasalahan BMD pemerintah daerah yang dikuasai pihak lain atau pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain, mantan pegawai/pejabat pemerintah daerah/anggota DPRD, dan masyarakat lainnya. Surat ini, ditandatangani Deputi Bidang Pencegahan KPK RI, Pahala Nainggolan.

Sekretaris Daerah kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, akan segera menerbitkan dalam waktu dekat karena data-datanya sudah diminta ke instansi terkait dalam hal ini BPKAD dan segera memaparkan aset-aset tersebut.

“Pendampingan supervisi dan oengawasan dari KPK telah memasuki progres,” kata Dewa, saat dihubungi, Senin (09/09/2019).

Sebelumnya. Kepala Inspektorat Kota Palembang, Gusmah Yuzman mengatakan jika pihanya sudah meminta OPD terkait untuk mendata ulang semua aset bermasalah, termasuk mobil yang masih dikuasi mantan pejabat. OPD terkait dalam hal ini BPKAD sudah memberikan surat peringatan pengembalian melalui Sekda dan sebagian telah upaya pengembalian. “Kami terus mendorong dan mengupayakan penyelesaian aset bermasalah,” terangnya.

Editor: Sadam

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More