intens.news
Mitra Informasi

Bentuk UPPB, Pemprov Sumsel Dorong Petani Tingkatkan Mutu Karet

0 173

Intens.news, PALEMBANG – Provinsi Sumsel adalah penghasil karet terbesar di Indonesia, dengan luas area 1.307.011 hektar yang  memproduksi 1.082.617 karet kering. Artinya, 576.139 karet kering atau hampir 95 persen luas areanya diusahakan oleh perkebunan rakyat, karena mengingat kondisi harga saat ini bukan hanya turun, tetapi pindah harga karena anjlok.

Mengingat penghasil utama karet adalah perkebunan rakyat, harus ada upaya untuk membina petani karet, supaya produktivitas dan mutu karet tinggi, salah satu alternatifnya, yaitu dengan memberdayakan petani kedalam kelompok Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil (UPPH).

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Sumsel, Rudi Arpian, mengatakan, saat ini Pemprov Sumsel melalui Disbun Sumsel terus mendorong petani karet untuk meningkatkan mutu dan harga karet yang dihasilkan para petani dengan membentuk Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). Sebab cara tersebut terbukti bisa melokomotif peningkatan pendapatan para petani karet di masa Covid-19 ini.

“Saat ini harga karet yang dijual melalui UPPB ada peningkatan Rp 2000 hingga Rp3.000 per kilo gramnya dibandingkan dengan harga di tingkat pengepul atau tengkulak,” katanya, Kamis (30/7/2020).

Rudi mengakui, saat ini sudah bertambah 31 UPPB baru yang sudah teregistrasi dan 10 UPPB dalam tahap pembinaan untuk diregistrasi, sehingga sampai saat ini sudah 248 UPPB yang sudah teregistrasi, dan diperkirakan bulan Agustus 2020 nanti menjadi 258 UPPB. “Data tahun 2019 tahun kemarin, UPPB yang terbentuk baru 2017 UPPB dengan penambahan paling banyak 25 UPPB pertahun,” ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan harga karet yang cukup besar saat ini, karena adanya kesadaran petani karet untuk bergabung di UPPB secara mandiri atau membentuk UPPB baru dibawah bimbingan Dinas Perkebunan setempat.

Sejauh ini, untuk jumlah desa yang menjadi sentra penghasil karet di Sumsel telah mencapai 2.151 desa dari 2.862 desa yang ada. Sedangkan jumlah UPPB yang ada baru 12 persen dari jumlah desa potensial untuk dibentuk UPPB. “Jdi masih belum sebanding untuk menampung hasil karet dari petani,” ungkapnya.

Rudi mengatakan, saat ini masing-masing UPPB telah menerapkan sistem lelang 4S (satu lokasi, satu mutu, satu harga dan satu hari leleng). Dengan adanya satu lokasi penimbangan dalam satu Desa atau satu Kecamatan itu, otomatis tonasenya akan semakin besar dan mutunya juga semakin terjaga.

Dirinya berharap, yang ikut lelang langsung dari pabrik Crumb Rubber, karena hal tersebut secara otomatis akan memperpendek rantai tata niaga, dan dampak harga yang diterima oleh petani juga akan semakin transparan. “Pada masa new normal ini diharapkan UPPB dapat menjadi lokomotif perbaikan mutu dan harga karet di tingkat petani,” tukasnya.

Editor : Ridiansyah

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More