intens.news
Mitra Informasi

Bupati dan Walikota se Sumsel Diminta Kontrol Desa Siaga dan Kelurahan Tangkal Covid-19

0 6

Intens.news, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru meminta Bupati dan Walikota di 17 Kabupaten/kota se Sumsel untuk mengontrol desa-desa siaga Covid-19. 

“Desa siaga Covid-19 memang sudah aktif tidak pernah di matikan, cuma mungkin perlu di kontrol. Nanti saya minta Bupati dan Walikota untuk mengontrol desa-desa Covid nya, kan ada 3.000,” ujar Deru, Rabu (7/4/2021).

Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Lesty Nuraini menyebutkan, bahwa pihaknya akan mengoptimalkan berbagai upaya, termasuk melibatkan peran serta banyak elemen masyarakat.

“Hingga kini, Sumsel sudah punya 3.000 desa siaga Covid-19 dan Kelurahan tangkal Covid-19. Nantinya program itu akan diaktifkan kembali,” ujar Lesty.

Dijelaskan Lesty, terdapat empat faktor yang membuat Sumsel akhirnya masuk dalam daerah yang wajib melaksanakan PPKM berskala mikro yaitu angka kematian, tingkat kesembuhan, kasus aktif, dan positivity rate.

Adapun rinciannya yakni angka kematian akibat infeksi Covid-19 di Sumsel yang berada di angka 4,7 persen atau jauh lebih tinggi dibanding nasional yang hanya 2,7 persen. Dari sisi tingkat kesembuhan, Sumsel juga masih di bawah kesembuhan nasional.

Hingga kini persentase kesembuhan di Sumsel hanya 87,2 persen. Angka ini lebih rendah dari tingkat kesembuhan nasional sekitar 89,7 persen. Sementara, kasus aktif di Sumsel mencapai 7,97 persen, lebih tinggi dari nasional sebesar 7,6 persen.

“Angka positivity rate Sumsel juga masih sangat tinggi yakni 28,61 persen, jauh lebih tinggi dari yang diatur oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni di bawah 5 persen,” jelas Lesty.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berskala Mikro, Sumsel akan  melakukan pemetaan zonasi hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga ke tingkat Kecamatan.

Berdasarkan aturan tersebut, jika di suatu wilayah ada lebih dari lima rumah yang penghuninya positif COVID-19, wilayah itu sudah masuk zona merah.Jika itu terjadi, akan diterapkan sejumlah pembatasan seperti membatasi kapasitas di tempat kerja dengan menerapkan bekerja dari rumah sehingga yang bekerja di kantor hanya 50 persen.

Aktivitas pembelajaran pun disusun sedemikian rupa dengan pembagian sistem daring dan luring.Selain itu, pembatasan kegiatan di berbagai fasilitas publik juga diberlakukan selama pembatasan aktivitas dilakukan. Misalnya, pengunjung restoran tidak boleh melebihi 50 persen dari kapasitas normal, begitu pula di tempat ibadah hingga 50 persen dari kapasitas ruang ibadah.

Khusus untuk kegiatan seni yang bisa menimbulkan kerumunan dibatasi hanya boleh dihadiri 25 persen dari kapasitas ruangan.Menurut Lesty, dengan adanya pemetaan akan menjadikan penanganan covid-19 lebih efektif. Apalagi, ditambah penerapan 3 T (Testing, Tracing, dan Treatment) akan lebih ketat.

“Sebenarnya, pemetaan zonasi sudah dilakukan sejak pertama kali pemerintah pusat memberlakukan PPKM berskala mikro. Sumsel belum masuk daerah yang memberlakukan PPKM berskala mikro, namun pemerintah daerah, TNI/Polri, dan pihak terkait lainnya sudah memetakan daerah. Sekarang tinggal pelaksanaan saja,” terangnya.

Editor : Ridiansyah

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More