intens.news
Mitra Informasi

Dewan Soroti Anggaran APBD Banyuasin Belum Terserap Rp 1,1 Triliun, Bupati Askolani Bingung

0 159

Intens.news, BANYUASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang saat ini belum terealisasi Rp 1,1 Triliun. Nominal ini disebut sangat besar untuk direalisasikan dalam waktu 2 bulan ini, sebelum memasuki tahun anggaran baru.

Anggota DPRD Dari Fraksi Golkar, Muhammad Nasir, mengatakan, APBD tahun 2020 setelah dilakukan perubahan, pihaknya menganggarkan untuk belanjanya itu kurang lebih Rp 2.439.267.369.088,36. Dari APBD tersebut baru terealisasi pada akhir agustus atau awal September itu sebesar Rp 1.347.744.406.195,53.

“Disini ada sekitar Rp 1,1 Triliun yang belum terserap atau direalisasikan anggarannya dalam jangka waktu 1,5 sampai 2 bulan lagi. Bagaimana pemerintah Kabupaten Banyuasin bisa melaksanakan anggaran sebesar itu,” ujarnya mempertanyakan.

Dikatakan Nasir, seperti halnya anggaran belanja barang jasa sebesar Rp 708 Miliar, saat ini baru terealisasi diangka Rp 289 Miliar, hal ini menyisakan ada Rp 400 Miliar lebih yang belum terserap. Kemudian dianggaran belanja modal, nilai mereka pada saat revisi APBD anggaran perubahan sebesar Rp 619 Miliar dan baru terealisasi di angka Rp 181 Miliar.

“Belum lagi belanja tidak langsung, katakanlah belanja pegawai secara otomatis akan berjalan seperti biasa tapi yang kita garis bawahi terkait 2 jenis belanja yang termasuk dalam belanja langsung yaitu belanja barang jasa dan belanja modal, nah total belanja jasa dan modal yang belum terealisasi, terserap dan terlaksana itu Rp 827 Miliar lebih,” jelasnya.

Nasir lagi-lagi mempertanyakan apakah dengan jangka waktu 2 bulan ini bisa terealisasikan anggaran sebesar itu. Juga bagaimana anggaran sebesar itu bisa direalisasikan dinas-dinas sejauh mana anggaran yang sudah disahkan pada APBD perubahan terkait dengan serapan atau pelaksanaan kegiatannya.

“Kalau untuk belanja barang jasa tersebar disemua dinas, namun belanja modal itu hanya beberapa dinas saja. Dinas paling besar itu ya Dinas PUTR, menyusul Perkimtan, Dinas Kesehatan dan pendidikan ada sedikit, ini perlu kita diperhatikan, kalau mereka kurang tenaga mungkin teman lain bisa dilibatkan,” katanya menyarankan.

Sementara Bupati Banyuasin Askolani saat dikonfirmasi terkait masalah ini justru malah kebingungan dengan munculnya angka Rp 1,1 Triliun. “Salah kalu, dapat data dari mana Rp 1,1 Triliun, mungkin salah data di cek dulu, intinya APBD kita targetkan selesai sampai batas waktu ditentukan Undang-Undang, Sesuai targetlah insya Allah,”katanya.

Menurut Askolani, untuk penyerapan pihaknya maksimalkan secara teknis, proyek sudah di tender semua dan kalau untuk APBD 2020 Perubahan baru – baru ini tidak banyak lagi dan tidak sampai triliunan.

“Makanya bingung juga dana 1 Triliun selesai tidak dalam 1-2 bulan, tidak triliunan dananya tinggal beberapa miliar bahkan ratusan miliaran tidak sampai lagi,”ungkapnya.

Lanjut Askolani, anggaran bukan belum diserap, hanya saja mungkin belum dibayar terutama dana pinjaman kemaren, karena kerja dulu, persentase fisik baru dilakukan pembayaran.

“Kita penyerapan selektif, kalau melebihi target yang sudah ditentukan kita jadikan Silpa, tapi untuk anggaran belum terserap tidak sampai triliunan, anggaran kita saja 2,4 Triliun dan semua itu hampir 60 persen operasional, pembangunan paling Rp 400 miliar, kalau belum terserap Rp 1,1 Triliun Saya tidak tau dan bingung juga,” tandasnya.

Editor : Ridiansyah

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More