intens.news
Mitra Informasi

Diberi Jutaan Uang untuk Hentikan Demo, BIDIK Justru Kembali Geruduk Kejati Sumsel Minta Usut Dugaan KKN di Dinkes Palembang

0 130

Intens.news, PALEMBANG – Untuk yang ketiga kalinya, Organisasi Masyarakat (Ormas) Badan Informasi Data Investigasi Korupsi (BIDIK) mendatangi Kejati Sumsel.

Kedatangan mereka melakukan aksi damai terkait adanya indikasi Korupsi, Kolusi dan Netpotisme (KKN) di Dinas Kesehatan Kota Palembang pada pekerjaan pengadaan habis pakai alat kesehatan Covid-19 yang dimenangkan oleh PT Multi Mega Sakti senilai Rp 4.239.279.000 menggunakan APBD tahun anggaran 2020.

“Sebagai kontrol sosial, maka kami hari ini kembali melakukan aksi demonstrasi lanjutan guna mengawal serta mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihak Kejati Sumsel terhadap dugaan KKN,” ujar Rahmat Hidayat selaku koordinator Aksi, Jumat (13/8/2021).

Menurut Rahmat, berdasarkan investigasi serta monitoring timnya, bahwa pengadaan tersebut diduga banyak terjadi penyimpangan yang mengarah kepada praktek KKN. Selain itu, tim BIDIK menemukan data pendukung baru yang disampaikan ke Kejati Sumsel guna membantu porses penyelidikan.

Diketahui, dalam aksinya tim BIDIK mendukung pihak Kejaksaan serta dengan memenuhi ketentuan PP 43 Tahun 2018.

“Hari ini juga kami sampaikan beberapa dokumen atau data pendukung agar kiranya dapat membantu proses penyelidikan oleh pihak Kejati Sumsel serta dapat segera memanggil pihak pihak terkait yakni Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, KPA, PPK, PPTK, Pokja Pemilihan/ULP dan pihak pemenang lelang untuk dipanggil, dimintai keterangannya dan diproses hukum,” tegasnya.

Sementara, Rahmat Sandi Igbal selaku koordinator lapangan BIDIK menambahkan, bahwa pihaknya hari ini menyerahkan sejumlah uang kepada Kejati Sumsel yang diduga dari salah satu oknum ASN di Dinas Kesehatan Kota Palembang senilai Rp 3 juta.

“Diduga pemberian uang tersebut bertujuan untuk supaya kami berhenti dalam melakukan aksi demonstrasi dan melaporkan kasus indikasi KKN pada pekerjaan Pengadaan habis pakai alat kesehatan Covid-19. Oleh sebab itu, kami meminta Kejati Sumsel untuk menyelidiki dan mengususut motif dari pemberian uang tersebut,” katanya.

Mereka juga berharap agar Kejati Sumsel untuk segera mengambil langkah-langkah hukum terkait indikasi KKN pada pengadaan tersebut lantaran mereka menduga kuat adanya dugaan pekerjaan tersebut bermasalah, sehingga terjadilah upaya pemberian sejumlah uang tersebut kepada mereka.

“Sebagai kontrol sosial BIDIK tetap konsisten untuk mengawal persoalan ini sampai tuntas,” tandasnya.

Mengenai hal itu, Kasi Penkum Kejati Sumsel Khaidirman mengatakan, bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan dari BIDIK dan telah mengeluarkan surat perintah tugas tertanggal 30 Juli 2021.

Khaidirman mengatakan, pihaknya hanya melakukan tindak pidana korupsi bukan tindak pidana umum. Sehingga niat baik BIDIK untuk memberikan uang Rp 3 juta ke negara itu tidak bisa diterima.

Sementara, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palembang, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp terkait adanya informasi dugaan percobaan pemberian uang kepada Ormas BIDIK dengan tujuan agar mereka tidak melakukan aksi lagi, belum ada tanggapan hingga berita ini diturunkan.

Editor : Ridiansyah

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More