intens.news
Mitra Informasi

Dinas Pendidikan Klarifikasi Polemik Monopoli Jual Beli Buku

0 224

Intens.news, PALEMBANG – Kepala Dinas Pendidikan Palembang, Ahmad Zulinto, angkat bicara terkait polemik di media yang berkaitan dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS), bahwa adanya dugaan kalau Dinas Pendidikan melakukan monopoli terhadap pengunaannya.

Dihadapan awak media, Zulinto didampingi Kepala Bidang SD dan SMP Dinas Pendidikan, mengklarifikasi memberikan pemahaman, baik kepada media cetak, maupun kepada masyarakat sebagai pengguna dan juga kepada pemerintah, termasuk penegak penegak hukum yang harus mengetahui bagaimana kondisi yang sebenarnya.

Zulinto menjelaskan, apa yang terjadi polemik tersebut bahwa ada dua masalah penggunaan pertanggunganjawaban bos yang membuat kepala sekolah sedikit risih dan tidak menerima.

“Pertama kita tetap menggunakan belanja bos dengan non tunai, ini pentingkah? Sebab kalau non tunai artinya sekolah harus membuat aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS) yang selama ini harus berkesuaian antara pembelajaan dan pelaporan, yang selama ini setiap tahun harus ada pertanggungjawaban asset. Dan apabila selama ini tidak non tunai sedangkan non tunai ini sudah jelas didalam peraturan wali kota tahun 2017 bahwa kegiatan APBD dan kegiatan belanja harus non tunai  apalagi penggunaan uang negara kita harus laksanakan cepat tidak holeh ada menunda nundaan,” jelas Zulinto, Senin (29/6/2020).

Menurutnya peraturan yang sudah dibuat sejak tahun 2017 tersebut membuat kepala sekolah keberatan. Padehak kata Zulinto justru dengan adanya non tunai ini memudahkan untuk transaksi. “Apa yang ada di dalam ARKASnya mau belanja apa tidak ada masalah, sebab bendahara dan kepala sekolah setuju membayar dengan mentransfer,” ucap Zulinto.

Lanjut Zulinto, polemik yang kedua masalah belanja harus masuk dalam alikasi system informasi pengadaan sekolah (Sipla). “Kita masih belum menyeluruh sekarang menggunakan belanja Non Tunai, dan tahun depan ini harus dilaksanakan karena ini sesuai aturan Bos,” ujarnya.

Lanjutnya begitu juga dengan pembelian buku juga dilakukan dengan  aplikasi system informasi pengadaan sekolah (Sipla). “Kenapa buku itu kami lakukan dengan SIPLAh artinya buku harga eceran tinggi (HET) karena ada buku utama ada buku pendamping dan ada buku non teks, yang harus dipenuhi dulu buku utama,sebab masyarakat kita di palembang ini belum bisa membawa buku pulang,” ujarnya.

Didalam amanat mentri jelas satu anak harua satu buku, maka keluarlah aturan menteri bahwa dana bos harua dibelanjakan dengan buku utama yang sudah HET. Dalam pembelian buku harus sesuai aturan kemendikbud yakni buku HET dengan hanya Rp256 ribu, artinya siswa mendapatkan 13 buku mata pelajaran sudah dapat dibawa pulang.

“Jika sekolah membeli buku penerbit yang harganya mahal contohnya seperti pembelian  buku Ujian nasional (UN), sebab buku UN bukan buku utama dan juga tidak bisa di masukan dalam pertanggung jawabkan laporan dana bos tetapi malah sudah dimasukkan penerbit pada bulan Desember diletakkan disekolah sehingga sekolah memiliki beban hutang yang  begitu besar, karena mengharapkan pie sekian persen sedangkan kepala sekolah tau kalau buku UN itu tidak boleh diperjual belikan bebas,, tapi masih tetap dilakukan, akibatnya  negara dirugikan,” ujarnya.

Menanggapi Disdik diduga jual beli buku itu tidak benar, karena buku HET ini sudah ditetapkan kemendikbud, kementrian menawarkan untuk dipasarkan dengan harga sesuai HET tadi.

Siti Emmasumiatul, Ketua BOS Dinas Pendidikan Kota Palembang menambahkan bahwa tentang penyelenggaraan pembelian buku dengan dana BOS melalui non tunai sudah sejak 2017.

“Sudah dilakukan sosialisasi ke kepala sekolah dan operator. Jadi di SIPLA itu seperti kalau kita belanja di Shoopie. Yang ibarat mall dengan ada toko A, B dan C dan kita bisa memilih mana yang baik dan berkualitas dengan kualitas pelanggan yang sudah pernah memakai,” jelasnya.

Dikatakannya peraturan ini sudah dilakukab sejak tahun 2017 secara bertahap yakni empat sekolah sebagai sample dan ditahun ini pihak Dinas Pendidikan Kota Palembang berupaya menerapkan belanja BOS menggunakan sistem SIPLA.

Sementara itu, salah satu wali murid SD Negeri yang ada di kota Palembang yang namanya tak mau disebutkan keluhkan kalau anaknya dalam pembagian buku waktu sebelum covid19 tidak mendapatkan beberapa buku pelajaran  sehingga dirinya harus mengeluarkan uang untuk memotocopy buku yang tidak didapat tesebut.

“Ya kalau tidak memoto copy bagaimana anak saya harus menyelesaikan tugas yang di berikan guru secara daring,” ujarnya.

Editor: Sadam

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More