intens.news
Mitra Informasi

Disayangkan, Kuota Internet Gratis Belum Sentuh Murid TK dan PAUD

1 56

Intens.news, PALEMBANG – Pemberian kuota gratis masih belum menyentuh untuk siswa tingkat TK dan PAUD. Pasalnya, sejak diberlakukannya pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada Maret sampai September sekarang, masih banyak wali murid tingkat TK dan PAUD keluhkan pembelian kuota untuk anak mereka.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang TK Dinas Pendidikan Palembang, Surmana menyatakan, mestinya ada pemerataan penerima kuota gratis. Menurutnya, penerima kuota gratis yang diberikan pemerintah melalui Kemendikbud tidak menyentuh pendidikan dasar dari pendidikan anak usia dini (PAUD), TK dan RA, karena mereka juga membutuhkan hal yang sama.

Ia melanjutkan, siswa maupun guru di TK hanya difasilitasi dari dana Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD yang diperbolehkan untuk pembelian kuota untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Tetapi dana ini tidak mencukupi, sebab dana BOP Ini cuma sebesar Rp600 ribu setahun. “Setahun ini pun harus mensinkronkan dulu data data kalau sudah sinkron baru bisa cair,” jelasnya.

Oleh karen itu, Surmana berharap, untuk maksimalkan PJJ semua siswa sekolah mendapat fasilitasi kuota gratis dari pemerintah karena semuanya menjalankan fungsi mencerdaskan bangsa.

“Jangan ada kesan dikotomi, di madrasah hanya mendapat dari BOP ada alokasi khusus untuk kuota dari pemerintah. Bagi orangtua ini penting,” tambahnya.

“Jadi, untuk TK dan PAUD pemerintah komitmennya belum seratus persen wifi yang orang pusat juga bicaranya seperti itu, makanya sekarang dapodik itu bergabung antara paud Dikdasmen. Karena insesnya yang sangat lama itu PAUD,” terang Surmana.

Sementara itu, untuk gaji guru dan tenaga kependidikan TK/paud saat ini kata Surmana masih bergantung dari dana BOP dan sumbangan masyarakat itu untuk mereka yang honorer.

Makanya kata Surmana untuk menutupi gaji mereka pengelola TK dan paud harus pandai pandai mengambik strategi. sebab di masa pandemi ini apalagi semua siswa harus belajar daring ini berpengaruh dengan SPP anak, sebab kalau pengelola TK dan paud tidak pandai masyarakat bisa enggan untuk memberikan kewajiban mereka membayar SPP.

“Jadi pengelola dan guru TK/ Paud harus mempunyai cara misalkan mendatangi rumah siswa dengan memberikan pembelajaran meski tidak tiap hari, strategi ini untuk mengugah orang tua membayar SPP karena mereka melihat kalay gurunya benar benar mendidik anak mereka,” jelasnya.

Editor: Sadam

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More