intens.news
Mitra Informasi
intens hari raya

Divonis 8 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Johan Anuar Tuding Tidak Ada Keadilan

0 46

Intens.news, PALEMBANG – Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan, di Kabupaten OKU, Johan Anuar, divonis majelis hakim dengan hukuman 8 tahun penjara dan  pidana denda Rp 500 juta dengan subsider 6 bulan kurungan.

Selain dijatuhi hukuman pidana, juga dijatuhi pidana tambahan berupa wajib mengganti kerugian negara sebesar Rp 3,2 miliar apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara 1 tahun.

Menanggapi hukuman tersebut kuasa hukum Johan Anuar, Titis Rachmawati  langsung menyatakan sikap dengan menyatakan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Provinsi Sumsel. “Kami akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi,” tegasnya.

Titis juga  menilai dalam putusan perkara  kasus Johan Anuar, majelis hakim seolah membuat putusan itu murni seperti dalil tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK.

“Yang hanya dipoles-poles saja oleh majelis hakim. Seolah majelis hakim telah bekerja dalam menghakimi persoalan ini. Kami tidak ada melihat keadilan,” ujar Titis Rahcmawati, saat dikonfirmasi awak media.

Dari pertimbangan majelis hakim, Titis mengatakan dapat dilihat bahwa ancaman hukuman sama, dan kerugian negara sepenuhnya dibebankan pada terdakwa Johan Anuar, yang mana menurutnya, ada masyarakat yang telah menerima uang pengganti.

“Sekarang majelis hakim lupa, bahwa ada uang di masyarakat. Yang seolah-olah masyarakat itu identik dengan Johan Anuar. Di satu sisi dalam laporan hasil BPK, terdakwa sebelumnya mengakui adanya masyarakat yang menerima ganti rugi,” jelasnya.

“Dalam putusan ini, Majelis hakim terkesan membatalkan pengadaan. Karena proses tidak sesuai prosedur, dan pengadaan dianggap tidak ada,”sambungnya.

Titis juga menenyakan Aset yang dicatat oleh pemerintah Kabupaten OKU. “Lalu aset yang dicatat oleh Pemerintah Kabupaten OKU itu apa ? Halu dong. Karena majelis hakim mematahkan, bahwa terkesan tidak ada pengadaan,” tegasnya.

Menurutnya, dari hal-hal tersebutlah banyaknya kontradiksi-kontradiksi dalam persidangan perkara ini. Atas putusan mejelis hakim, mewakili Johan Anuar, Titis Rachmawati akan mengambil upaya hukum banding.

Ditempat yang sama Jaksa Penuntut Umum KPK, M Asri Irawan SH, MH, mengatakan, pihaknya menanggapi banding dari kuasa hukum terdakwa Johan Anuar.

“Wajib bagi kami Jaksa Penuntut Umum, mengkonter, dengan kontra memori banding,” ujar M Asri Irawan.

Dirinya juga menjelaskan bahwa dari putusan majelis hakim dalam persidangan tadi menyatakan terdakwa Johan Anuar, terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 tentang Tipikor Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan JPU yang pertama.

Disinggung terkait adanya uang ganti rugi di masyarakat, yang di sampaikan oleh kuasa hukum terdakwa Johan Anuar, JPU KPK Asri mengatakan jika dalam persidangan, uang ganti rugi yang diberikan ke masyarakat itu sebagai hasil penjualan tanah itu sendiri.

“Sementara pembelian tanah itu, secara keseluruhan adalah melalui proses yang melawan hukum. Sehingga kerugian negara itu dianggap total lost karena sudah ada perbuatan melawan hukum sebelumnya,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya Wakil bupati Ogan Komering Ulu ( OKU) Johan Anuar yang terlibat dalam perkara dugaan korupsi pengadaan  lahan tanah kuburan divonis 8 tahun penjara.

Dalam amar putusan majelis hakim, selain divonis 8 tahun penjara, Johan juga dikenakan denda sebesar Rp 500 juta. Yang apabila tidak dibayar maka akan diganti  hukuman 6 bulan kurungan.

Selain itu terdakwa jug ditambahi hukuman berupa uang pengganti sebesar Rp 3,2 miliar, yang mana apabila tidak diganti maka akan ditambahi hukuman 1 tahun penjara.

Bukan hanya itu hak politik ataupun hak dipilih dalam jabatan politik terdakwa Johan Anuar pun juga dicabut  oleh majelis hakim selama 5 tahun.

Editor: Deddy Pranata

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More