intens.news
Mitra Informasi

DPRD Banyuasin Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2019

0 125

Intens.news, BANYUASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin kembali menggelar Rapat Paripurna di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin, Rabu (22/4/2020).

Sidang paripurna kali ini, dalam rangka penyampaian keputusan rekomendasi DPRD Kabupaten Banyuasin terhadap Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuasin Tahun 2019.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, turut dihadiri, Wakil Ketua I Supardi SP, Wakil Ketua II Noor Ismatudin, Wakil Ketua III Akhmad Zarkasih, Wakil Bupati Banyuasin Slamet Somosentono, anggota DPRD, Forkopimda dan seluruh Kepala Dinas maupun perwakilan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Rapat Paripurna di Gedung Rapat DPRD Kabupaten Banyuasin. (Photo: Irwan September)

Hasil rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Banyuasin, Askolani, Tahun 2019 yang dibacakan oleh Wakil Ketua II DPRD Banyuasin Noor Ismatudin, dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah bahwa untuk kebajikan umum pengelolaan keuangan yaitu; Pemerintah Daerah harus menggali potensi dari sumber daya terencana, rasional, proporsional dan realistis.

Bupati Banyuasin Askolani saat menanggapi hasil rekomendasi DPRD Banyuasin terhadap LKPJ Bupati Banyuasin Tahun 2019. (Photo: Irwan September)

Kemudian untuk urusan desentralisasi yang disampaikan Noor Ismatudin, di antaranya yaitu:

1. Urusan pendidikan harus meningkatkan kuantitas dan kualitas guru pada setiap jenjang pendidikan, disertai pemerataan penyebaran terhadap jumlah peserta didik baik diwilayah daratan maupun perairan serta perbaikan menejemen guru. Kemudian melakukan pendataan dan anggaran perbaikan infrastruktur pendidikan.

2. Urusan Kesehatan melakukan pemerataan tenaga medis, evaluasi kinerja bidan desa dan peningkatan pelayanan RSUD Banyuasin.

3. Urusan Pekerja Umum melakukan memperbaiki tanggul ari yang jebol, saluran air, Perbaikan infrastruktur dan jalan lintas Sumatera, membangun irigasi daerah pertanian, pembangunan jalan poros dan program sanitasi air.

4. Urusan Perumahan menyusun regulasi pembangunan agar tidak menyalahi tata ruang wilayah.

5. Urusan Pembangunan Tata ruang harus sesuai peraturan daerah.

Wakil Ketua II DPRD Banyuasin Noor Ismatudin saat menyampaikan rekomendasi DPRD Banyuasin terhadap LKPJ Bupati Banyuasin Tahun 2019. (Photo: Irwan September)

6. Urusan Perencana Pembangunan harus dikaji berdasarkan analis dan Komprehensif agar maksimal.

7. Urusan Lingkungan Hidup harus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perusahan yang berpotensi mencemari lingkungan dan melakukan penertiban izin perusahaan yang mencemari lingkungan.

8. Urusan Pertanahan berkoordinasi dengan BPN untuk segera melaksanakan sertifikasi tanah dan aset Pemda, dan melakukan pendataan hak-hak atas tanah.

9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan peningkatan pelayan administrasi pada Kantor Pelayanan Sembilang Opi Mall dan pelayan pengurusan KTP.

10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera menyusun Peraturan Bupati sebagai Peraturan Daerah No 7 tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat tenaga Kader Penyuluh KB, Saran dan Prasarana. Khusus untuk Kader Penyuluh KB diangkat jadi tenaga honorer.

12. Urusan Sosial menyalurkan Dana PKH dan BSP tepat sasaran sesuai data terpadu kesejahteraan sosial dan melakukan Validasi dan Verifikasi sesuai SIK NG Pusdatin Kemensos.

13. Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mengefektifkan peranan Balai latihan kerja dan pengawasan tenaga kerja asing serta pembangunan Infrastruktur Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi.

14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melainkan tindak lanjut atas usaha pabrik sabit kelapa di desa Teluk Payo, kemudian Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar.

Salam Covid-19 DPRD Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. (Photo: Irwan September)

15. Urusan Penanaman Modal membenahi kebijakan untuk menarik Investor.

16. Urusan Kepemudaan dan Olahraga meningkatkan pembinaan terhadap pemuda dan organisasi Kepemudaan.

17. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pengawasan terhadap eksistensi LSM, Ormas dan Organisasi yang berkembang di masyarakat.

18. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum dan Kepegawaian menindaklanjuti lanjut tentang penghasilan perangkat desa, penyelesaian soal tapak batas dan Aparatur dituntut untuk profesional.

19. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa segera melaksanakan pelatihan penyusunan pertanggungjawaban dana desa dan merekrut tenaga penyuluh pertanian dengan rasio 1 Penyuluh 1 Desa.

Sementara Bupati Banyuasin H Askolani SH menyampaikan rasa terimakasihnya atas usulan dan saran yang disampaikan DPRD Kabupaten Banyuasin terhadap LKPJ Bupati Banyuasin Tahun 2019.

“Keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Banyuasin merupakan tanggung jawab bersama. Partisipasi kita bersama sangat penting dalam mewujudkan rencana yang disusun sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan dinamika di masyarakat,” tandasnya. (Advertorial)

Editor: Sadam

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More