intens.news
Mitra Informasi

DPRD dan Pemprov Sumsel Susun Skema Anggaran Insentif Tenaga Medis

0 7

Intens.news, PALEMBANG – Komisi V DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumsel telah menyusun skema penambahan alokasi anggaran insentif untuk tenaga medis penanganan COVID-19 di Sumsel, karena insentif tenaga medis di Sumsel masih ada yang belum dibayar.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Syaiful Padli mengatakan, anggaran yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk insentif tersebut, berasal dari bantuan tak terduga untuk biaya operasional kesehatan, yang berada di pos Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dilakukan refocusing anggaran tahap kedua.

“Untuk refocusing tahap kedua, ada alokasi sekitar Rp 42 Miliar yang telah disiapkan,” kata Syaiful Padli, Sabtu (17/10/2020).

Syaiful menjelaskan, anggaran itu nantinya tetap diperuntukkan bagi insentif para medis yang ada di wilayah kerja Pemprov Sumsel, termasuk alokasi bagi Alat Pelindung Diri (APD) hingga kebutuhan lainnya, seperti pengadaan masker, hand sanitizer, dan sebagainya.

“Dana itu untuk mencover kekurangan insentif bagi nakes (Tenaga Kesehatan) selama 3 bulan pada tahun ini, dimana sebagian belum ditunaikan haknya, dan kita minta diselesaikan di tahap kedua ini. Sebab mereka (nakes) adalah garda terdapan dan berjilbaku dalam penanganan COVID-19 yang nantinya dikelola Dinas kesehatan Sumsel,” jelas dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, bahwa lembaga legislatif terus melakukan koordinasi tanpa henti dengan Dinkes Sumsel dalam penanganan COVID-19 di provinsi Sumsel.

“Bantuan tidak terduga bagi Dinkes Sumsel total sebesar Rp118 Miliar, dengan rincian Rp 76,6 Miliar tahap pertama dan ada penambahan Rp 42 Milliar. Untuk progres penggunaan anggaran tahapan pertama sebesar Rp7 6,6 Miliar hampir 100 persen, dan sekarang kita akan mengawal penggunaan alokasi tahap kedua sebesar Rp 42 Miliar,” ungkapnya.

Pada penggunaan alokasi anggaran tahap kedua tersebut, pihaknya berharap dalam penggunaannya sesuai peruntukan dan tidak ada penyimpangan.

“Jadi kita minta distribusinya, by name by adreas. Komisi V DPRD Sumsel sudah mewanti-wanti, jika anggaran COVID-19 jangan bermain-main karena ini anggaran rakyat dan harus ada pertanggung jawabannya. Nanti juga akan dikawal aparat penegak hukum dan pemeneriksaan melalui BPKP Sumsel,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga meminta dalam penekanan angka penyebaran virus COVID-19, diperlukan peran aktif semua pihak, bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi masyarakat juga harus mematuhi aturan protokol kesehatan 3M, yaitu Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan.

“Kesadaran harus dibangun oleh masyarakat, bukan hanya tenaga kesehatan saja,” tegas Syaiful.

Editor : Ridiansyah

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More