intens.news
Mitra Informasi

DPRD Sumsel Inisiatif Ajukan Raperda COVID-19

0 17

Intens.news, PALEMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel berinisiatif mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang bertitik tumpu pada peningkatan disiplin dan penegakkan hukum dalam pencegahan pengendalian penyakit menular dan bencana.

Meski bukan ditujukan hanya untuk pandemi COVID-19, namun usulan Raperda ini memang terinspirasi dari mewabahnya penyebaran virus Corona atau COVID-19 yang kian hari meningkat signifikan.

Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati mengatakan, Raperda yang akan diajukan tentang peningkatan disiplin dan penegakkan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular dan bencana.

“Pemikiran awal mengapa kita ajukan Raperda ini, karena melihat intensitas COVID-19 di Sumsel yang terus meningkat, dan protokol kesehatan juga belum dijalankan secara masif,” katanya, Selasa (20/10/2020).

“Kemudian, Pergub 37 yang dikeluarkan gubernur itu menurut saya, belum merujuk pada hal teknis, maka perlu dibuatkan Perda agar lebih mengikat. Namun, Perda ini nantinya bukan hanya untuk COVID-19, tapi juga akan diberlakukan untuk penyakit menular lainnya ataupun bencana,” tambahnya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, Raperda inisiatif yang akan diajukan ini bersifat mendesak, sehingga perlu dipercepat pembahasannya. Ditargetkan, pada 30 November mendatang bertepatan dengan pengesahan APBD Induk 2021, Raperda ini juga disahkan, sehingga dapat diberlakukan.

“Dalam adaptasi new normal sekarang ini, semua lini juga harus diatur, makanya Raperda ini kita anggap urgen dan harus segera disahkan, karena dalam Raperda ini semua sektor akan diatur, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga ekonomi. Selain itu, kita takut karena sebentar lagi akan ada pilkada dan kegiatan-kegiatan lainnya, dan Raperda ini bisa menjadi acuan dan pegangan,” ujarnya.

“Raperda ini juga mengacu pada peraturan yang sudah ada, hanya dijadikan satu, karena mendesak, ini sudah kita awali pembicaraannya sejak bulan lalu,” tambah Anita.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, Reperda inisiatif yang akan diajukan bersinergi dengan peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya, misalkan seperti Pergub 37 yang dikeluarkan, kemudian di sisi kesehatan, akan disinergikan dengan UU kesehatan ataupun karantina, dan lainnya.

Anita mengatakan, untuk pengajuan penegakkan hukum Raperda inisiatif ini akan melibatkan TNI-Polri. Mengingat keduanya mempunyai kewajiban, yakni pemerliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan penegakkan hukum.

“Biasanya untuk penerapan hukum Perda ini dilakukan oleh Pol PP, nah khusus Raperda ini, kita libatkan TNI-Polri, sehingga semua unsur pemerintahan daerah kita libatkan,” katanya.

Dalam Raperda ini, pihaknya meminta Gubernur Sumsel untuk terus berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah di Sumsel, karena efektivitas pemberlakuan Raperda ini sangat bergantung pada kepala daerah masing-masing di 17 Kabupaten/kota.

“Dalam Raperda ini, kami minta gubernur harus terus berkoordinasi dengan Kabupaten/kota, karena kuncinya kan di kepala daerah. Kalau gubernur sudah sepakat dengan ini, inisyaallah ini akan efektif,” terangnya.

Editor: Sadam

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More