intens.news
Mitra Informasi

DR Febrian: Pers Kuat, Pers Berkarakter

0 126

Pers Indonesia di tengah derasnya arus informasi global yang datang dari kemajuan tekhnologi informasi, secara tidak langsung merubah mainset masyarakat secara luas. Pers yang dulu hidup, besar, dan berkembang dari trust masyarakat, kini harus berhadapan dengan media sosial yang dianggap lebih “demokratis” namun tidak dapat di pertanggungjawabkan. Pers dinilai harus mampu tetap tegak, berdiri, dan menjadi penyangga utama demokrasi. Meski nyaris runtuh akibat beratnya beban ekonomi hingga nyaris meruntuhkan idealisme perusahaan media.

Media massa harus tetap netral untuk menyuarakan lirihnya derita masyarakat luas. Pers tetap menjadi penyambung lidah masyarakat, di tengah derita dan himpitan minimnya kesejahteraan para jurnalis. Bahkan pers harus tetap kokoh berdiri, ditengah kegamangan regulasi dan keraguan perusahaan media atas ketatnya aturan pemerintah bagi media massa secara luas.

Bagaimana pers menghadapi kenyataan tersebut? Bagaimana seharusnya peran wartawan dan jurnalis di tengah “kurangnya” percayaan publik? dan bagaimana pula perusahaan dan media massa menghadapi ketatnya regulasi yang seakan meruntuhkan nilai-nilai kebebasan pers? Berikut petikan wawancara Intens.news dengan Dekan Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya (UNSRI), DR. Febrian, SH,MS.

Bagaimana keberadaan pers hari ini?

Pers nasional adalah rumah besar dari pers daerah. Artinya pers yang berkembang di level nasional itu berdampak terhadap pers di daerah, karena daerah dan nasional itu cerminan atau refleksi dari kondisi Negara Republik Indonesia saat ini. Salah satunya adalah perkembangan informasi tekhnologi (IT) sehingga media mainstream kemudian mengikuti perkembangan zaman dan turut merubah bentuk dan pola kerjanya sesuai dengan trend yang berkembang secara luas. Seperti keberadaan media sosial, satu orang warga bisa memiliki lebih dari 3 hingga 5 akun media sosial dari beberapa aplikasi. Mereka akan menerima dan menyerap informasi dari berbagai sisi dan sudut pandang.

Nah, pers disini harus tetap berada pada perannya sebagai kontrol sosial. Meski isu yang berkembang kalah cepat dari media sosial, tetapi keberadaannya tetap menjadi yang utama, untuk mengkonfirmasi apa yang sedang terjadi dan berkembang tersebut. Karena itu, sosok pers saat ini seyogyanya harus tetap tercermin dari tindakan pers yang bertanggungjawab itu sendiri. Pers harus tetap menjunjung tinggi kebenaran dari fakta yang sedang terjadi, dan tidak boleh menghilangkan cerminan pers Pancasila itu sendiri.

Artinya imbas dari kemajuan tekhnologi menjadi menyebabkan pers menjadi tumpul dan tidak bisa berkembang?

Jadi, pers memahami kondisi ini. Perusahaan media massa sebagian terpaksa merubah alur bisnisnya mengikuti tren perkembangan zaman. Dan mungkin sekaligus memangkas produk biaya tinggi yang dinilai sudah tidak relevan atau tidak memberi profit yang signifikan. Misalnya saat ini media cetak kini berubah lebih dominan ke online sesuai tuntutan masyarakat pembaca. Hal ini sah saja di lakukan, meski terjadi perubahan pangsa pasar, rebranding, dan harus ada aturan hukum dan administrasi yang turut berubah. Perubahan ini juga memberi peluang kepada para jurnalis atau wartawan untuk mengibarkan eksistensi dan dedikasinya di dunia jurnalisme. Tidak heran, banyak wartawan yang kemudian membangun media sendiri agar lebih mandiri, atau para wartawan kemudian sudah banyak memiliki video blog untuk meningkatkan dedikasinya. Para wartawan yang sudah punya nama atau pernah menduduki jabatan-jabatan tertentu di berbagai perusahaan media massa mainstream, lebih disukai dan diminati para pembacanya.

Nah, kondisi ini kemudian berbanding terbalik dengan yang terjadi secara makro. Ketika memahami pers sebagai wartawan, hal ini terlihat sesuatu yang natural saja di tengah gelombang arus informasi. Namun keberadaan perusahaan dan media massa secara makro, telah terjadi transisi gelombang arus trust di masyarakat luas. Media harus tetap terpercaya, mampu mempertahankan kredibilitasnya sebagai media massa profesional. Dan disisi lain, gelombang ini turut pula menjadi penyebab keruntuhan perusahaan media, akibat tidak stabilnya ekonomi. Saya memperhatikan, tumbuhnya media-media baru yang tidak memahami pers seutuhnya menjadi penyebab kurangnya kepercayaan publik pada pers secara makro. Jadi kawan-kawan pers ini juga dalam tanda kutip, perlu dikritik lantaran tidak akuratnya berita, kurang tajamnya Analisa, dan tidak memahami tekhnik peliputan pers secara profesional.

Ramainya jumlah Perusahaan media massa saat ini harusnya memberi peluang pers kian profesional, bahkan seharusnya wartawan menjadi pekerjaan favorit?

Saya rasa sebaliknya, karena ketika media massa semakin ramai maka akan semakin banyak perusahaan media massa dan wartawan baru yang sedang belajar. Konsekuensinya mungkin menjadi penyebab tidak setimpalnya kesejahteraan wartawan. Nah, ini memang tantangan pers kedepan yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Meski harus kita pahami, bahwa jauh sebelum reformasi dimana perusahaan media massa dan wartawan belum terlalu banyak, wartawan bukan suatu pekerjaan yang dijadikan Primadona. Karena tingkat kesejahteraan itu akan selalu berkaitan dengan profesionalisme, kepercayaan masyarakat luas, dan produk unggulan media massa yang menjadi kiblat pemikiran masyarakat.

Jadi Pers harus berada di jalur mana?

Pers itu adalah salah satu infrastruktur demokrasi. Pers Indonesia adalah pers Pancasila harus berada dalam koridor dan tatanan berbangsa dan bernegara. Pers Pancasila harus mendahulukan kepentingan masyarakat secara luas dan netral. Artinya, pers bukan suara kepentingan golongan, politik,  atau atau pejabat tertentu yang sedang menduduki jabatan. Jika itu terjadi, maka daya kritis itu akan hilang. Kalau sudah hilang, maka pengaruhnya akan berkurang di masyarakat. Tingkat kepercayaan publik menjadi rendah, kontrol sosial pun akan hilang yang mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan sosial di masyarakat.

Seharusnya, pers sebagai bagian dari rakyat harus turut serta mengawasi berbagai hal yang sedang terjadi. Menyuarakan kepentingan masyarakat secara utuh, menjadi kontrol sosial atas persoalan kebangsaan, mencari solusi atas permasalahan, bahkan menagih janji-janji politik para pejabat demi kesejahteraan rakyat.

Artinya keberadaan Undang-undang No.40 tahun 1999 yang menjadi lex specialist tidak menjamin pers bebas hukum, dan tidak bisa pula menjamin perusahaan media massa untuk berkembang sebagai lembaga ekonomi?

Jadi kalau mau memperhatikan dari aspek regulasi, Undang-undang pers sebenarnya kondisinya tidak jauh beda dari masa ke masa. Karena dalam penegakan pers itu sendiri masih relatif  “tidak baik”. Artinya dari zaman dulu tidak jauh berbeda. Tetapi harus ingat, pada masa pra kemerdekaan, di era memperjuangkan hingga Indonesia Merdeka, pers itu dibawa oleh perusahaan, media, dan orang yang punya figur yang kuat. Jika figur tersebut kuat, artinya siapapun itu bisa tetap memberi pengaruh yang kuat bahkan regulasi pun “tidak bisa” membatasinya.

Kongretnya begini, sebuah perusahaan media massa terbesar di Indonesia selain memiliki brand media massa, dia juga punya figur-figur yang berpengaruh. Figur itu dibawa oleh orang yang tidak cuma dari aspek normatif saja, namun pengaruhnya memberi efek yang sangat luas. Asumsinya, figurnya dulu harus kuat harus mampu memberi pengaruh. Artinya, tiga hal yang tidak bisa di pisahkan dari pers adalah, Perusahaan, Produk media, dan figur jurnalis yang tepercaya.

Jadi bagaimana dengan sisi bisnis yang dibangun?

kalaui kita bicara perusahaan pers, artinya mereka harus punya visi. Perusahaan pers itu harusnya bisa memunculkan visi profit. Meski perusahaan media, namun dia harus punya brand atau merk dan penghasilan yang dapat memberi kehidupan dan kesejahteraan bagi para pekerjanya.  Sebab perusahaan pers yang sehat akan mampu memberi kesejahteraan dan berbagai jaminan terhadap para wartawan atau jurnalisnya. Jadi kalau perusahaan pers tidak bisa menjamin kesejahteraan bagi para wartawannya, artinya perusahaan tersebut biasanya muncul karena sebuah situasi yang sedang terjadi. Pemanfaatan media oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu, jangan harap bisa bertahan lama atau memberi kesejahteraan yang maksimal. Yang harus di pertanyakan, bagaimana visi dari perusahaan tersebut muncul dan berdiri, atas visi apa dia berdiri dan berjalan.

Artinya, hal ini tidak bisa di nilai dari satu sisi saja, tetapi multi efek yang ditimbulkannya. Sama halnya ketika kita menganalisa keberadaan pers dengan brand yang sudah nasional dan mendunia, tentunya akan memuat sudut pandang dari visi dan misinya sebagai perusahaan pers. Kita semua bisa menilai keberadaan beberapa media massa yang hadir beberapa puluh tahun yang kemudian roboh, yang ternyata media tersebut cuma afiliasi politik dari kepentingan tertentu. Saya tidak usah menyebutkan nama medianya.

Yang terakhir pak, menurut anda Pers profesional itu seperti apa?

Pers profesional itu adalah pers yang bekerja, tumbuh dan berkembang, sesuatu dengan pedoman hukum, aturan, kode etik, dan berpedoman pada landasan Pancasila sebagai azaz berbangsa dan bernegara. Pers profesional itu adalah para intelektual yang mampu memberi pengaruh positif dan dapat memberikan solusi atas berbagai isu yang sedang terjadi, mampu mengalisis dan melakukan cek-ricek terhadap berbagai masalah. Pers Profesional memahami pentingnya menjadi netralitas, tidak terkontaminasi kepentingan golongan atau politik, dan sanggup memperjuangkan suara masyarakat secara luas dalam bingkai kerja yang terkoordinasi dan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Pewawancara: Muhammad Uzair

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More