intens.news
Mitra Informasi

Dua Pekerjaan di Dinas Provinsi Sumsel Dilaporkan ke Kejati Sumsel

0 318

Inten.news, PALEMBANG – Paket Pekerjaan Pembangunan atau Rehabilitasi turap (Revetment) Pelabuhan Perikanan APBD TA 2021 di Dinas Perikanan dan Kelautan senilai Rp1,8 miliar dan Pengadaan bantuan untuk diserahkan pada kelompok masyarakat ternak (Bibit Ternak Sapi), TA 2021 Rp1,9 miliar di Dinas Ketahanan panga dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dilaporkan ke Kejati Sumsel. Jumat (3/12/2021).

Laporan tersebut dilandasi adanya dugaan prkatek yang mengarah kepada indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) Rahmat Sadni Iqbal mengatakan, berdasarkan informasi serta hasil survey monitoring di lapangan, pihaknya menemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang serta jabatan yang mengarah pada tindak pidana KKN.

“Dalam melakukan pencegahan korupsi terhadap sejumlah kegiatan diatas, harus dilakukan pengawasan yang ketat karena diduga pekerjaan diatas tidak sesuai dengan KAK, Spesifikasi pekerjaan dan RAB, diduga proyek tersebut diduga telah diarahkan/dikondisikan sehingga merujuk pada salah satu perusahaan tertentu yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” ujar Sandi.

Disamping itu, Sekretaris Eksekutif SIRA Rahmat Hidayat menambahkan, selain melaporkan Pekerjaan Pembangunan atau Rehabilitasi turap (Revetment) Pelabuhan Perikanan, pihaknya juga melaporkan Pengadaan bantuan untuk diserahkan pada masyarakat bibit ternak sapi yang dikerjakan oleh GF senilai Rp 1.9 miliar.

“Demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak pidana KKN,  kami memandang perlu untuk melakukan laporan pengaduan yang tetap mengacu kepada norma, etika, aturan dan peraturan yang berlaku serta mengedepankan azas praduga tak bersalah ke Supremasi Hukum,” tambahnya.

Oleh sebab itu, SIRA meminta Kejati Sumsel membentuk tim untuk menelaah dan menyelidiki terkait dua pekerjaan yang ada di Dinas tersebut demi terciptanya keterbukaan dan mendapatkan mutu pekerjaan yang sesuai dengan ketetapan.

“Kita juga meminta Kepala Dinas dan pelaksana dalam pekerjaan tersebut untuk dipanggil dan diperiksa serta dimintai data realisasi pekerjaan tersebut,” tegasnya.

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More