intens.news
Mitra Informasi

Dua Saksi Ahli Dihadirkan Dalam Sidang Johan Anuar

0 65

Intens.news, PALEMBANG – Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan yang menjerat terdakwa Wakil Bupati Ogan Komering Ulu ( OKU) Johan Anuar, masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus, Selasa (23/2/2021) siang.

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Erma Suharti dengan agenda mendengarkan keterangan dua orang saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Ricky BM.

Dua saksi tersebut bernama Yudistira Perkasa dari Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Pemprov Sumsel dan Amin Mansur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Saat persidangan, Amin Mansur saksi ahli dari BPN menyatakan bahwa tanah pengadaan lahan seluas 10 hektar itu pelaksananya sudah ada sejak tahun 2012, namun untuk pelaksaan pengadaan tanah dikerjakan sejak tahun 2013.

“Menurut pendapat saya pengadaan TPU untuk kentingan masyarakat harusnya sudah dilaksanakan di tahun 2012 karena kan sudah dianggarkan pelaksanannya,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan bahwa hal tersebut telah menyalahi aturan UU 2 tahun 2012, tentang hukum pengadaan tanah. “Dalam UU tersebut pelaksanaannya tidak boleh menelantarakan pengadaan tanah apabila telah dibentuk dan dianggarkan dana pembangunan tersebut,” ucapnya.

Ia juga menerangkan tahapan-tahapan pada pengadaan lahan yang mana apabila sudah masuk dalam tahap perencanaan termasuk amdal, dilibatkan semua mulai dari PU dan instansi terkait.

“Maka perencanaan tersebut akan dikaji oleh Gubernur. Apabila Gubernur memberi izin, maka kegiatan tersebur akan dilimpahkan ke bupati. Maka dari itu sewaktu perencanaan harus matang kalau morat-marit perencanaan maka pelaksanaan tidak berjalan baik,” ujarnya.

Ia juga menerangkan bahwa dalam pelaksananya dari UU, Kepala BPN ditunjuk sebagai pelaksana. Setelah didapatkan surat pelaksanaan, Kepala Kantor BNP membuat Tim A dan B untuk melakukan fisik dan data-data yuridis lainnya.

Usai persidangan, Jaksa Penuntut Umum ( JPU) KPK, Ricky BM menyatakan bahwa sejauh ini seluluruh ungkapan saksi sudah merujuk pada dakwaan yang dibacakan.

“Iya sejauh ini semuanya masih dalam dakwaan yang kita bacakan pada awal persidangan,” terangnya saat dikonfirmasi usai persidangan.

Ia juga menjelaskan bahwa dari awal prosedur pengadaan lahan tidak sesuai dengan UU yang diterapkan. “Itu tadi kita hadirkan saksi ahli, dan dari keterangan kedua saksi, prosedur pengadaan lahan kuburan tersebut tidak sesuai UU yang diterapkan,” tuturnya.

Untuk itu kedepan ia pun kembali akan menghadirkan saksi untuk menguatkan dakwaan yang telah dibacakan oleh pihaknya. “Iya masih ada saksi lagi, tapi untuk namanya nanti kita lihat minggu depan saja,” tuturnya.

Sementara saat dikonfirmasi ke kuasa hukum terdakwa, Tities Rachmawati, bahwa pihaknya membantah semua keterangan kedua saksi yang dihadirkan hari ini.

“Keterkaitan keterangan saksi ahli tidak ada hubungan dengan terdakwa. Ketika ditanya banyak bilang tidak tahu padahal jelas dua saksi ahli yang dihadirkan ini merupakan salah satu alat bukti dalam menetukan apakah terdakwa ini bersalah atau tidak,” ujar Titis.

Menurutnya, dalam keterangan saksi ahli di hadapan majelis hakim pada sidang kali ini hanya mengemukanan pendapatnya secara umum sesuai keahlian bidang yang saksi kuasai.

“Hingga saat ini beberapa saksi yang dihadirkan JPU KPK menurut kami tidak ada satu pun yang berkaitan dengan terdakwa,” ujarnya.

Untuk itulah Titis berharap agar majelis hakim dapat terbuka mata hatinya, untuk melihat persoalan ini secara kebenaran dan fakta yang sebenarnya menurut hati nurani, dikarenakan proses persidangan ini hanya mencari kebenaran materil.

Editor: Deddy Pranata

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More