intens.news
Mitra Informasi

e-Sertfikat, Mungkinkah Menjadi Solusi Kasus Pertanahan

0 23

PEMERINTAH melalui badan pertanahan negara (BPN), mengeluarkan kebijakan elektronik sertifikat kepemilikan tanah dan lahan yang akan berlaku di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut seharusnya di sambut baik, karena pemerintah sedang berusaha menertibkan administrasi pertanahan dan legal kepemilikan lahan masyarakat.

Dari catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Indonesia, konflik agraria terjadi di 359 daerah dengan korban terdampak sebanyak 135.332 kepala keluarga. Adapun total luas tanah yang terdampak konflik agraria sepanjang Tahun 2020 adalah seluas 624.272 hektare.

Konflik pertanahan biasanya di latarbelakangi oleh ketidakjelasan administrasi surat pembelian, dan tanah tesebut memang belum di sertfikatkan. Namun, banyak juga ditemukan sertifikat ganda yang sama-sama sah. Konsekuensinya, para pemilik harus menempuh jalur hukum lewat pengadilan.

Konflik pertanahan ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah dan masyarakat lebih tertib tertib administrasi.  Namun tidak bisa di pungkiri, keberadaan mafia pertanahan juga menjadi salah satu pemicu konflik. Bisnis jual-beli lahan memang sektor yang menjanjikan, tetapi juga menimbulkan korban masyarakat yang tidak sedikit.

Elektronik sertfikat diharapkan benar-benar menjadi solusi atas tingginya konflik agraria di negeri kita. Sistem administrasi pertanahan yang dinilai belum rapi dan sistematis, dalam waktu dekat akan lebih baik di kelola oleh BPN. Masyarakat wajib mendaftarkan kepemilikan lahannya, dan menyerahkan sertifikat asli kepada pemerintah untuk didaftarkan hingga terverfikasi dalam data pemerintah.

Banyak masyarakat yang akan di untungkan atas kebijakan tersebut. Selain keberadaan sertifikat dan lahan yang mereka miliki lebih aman dan terjamin, juga akan terhindar dari upaya kloning sertifikat atau sertifikat ganda yang sering banyak di jumpai di masyarakat.

Yang pasti pemerintah juga dapat menaikkan penghasilan sektor pajak, dan terjadi pengamanan aset dan lahan milik pemerintah daerah. Selain itu, konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat di wilayah perkebunan atau tambang juga dapat di hindarkan. Karena status lahan milik warga atau lahan ulayat terdata dan terverifikasi oleh pemerintah.

Meski hal ini masih dalam tahapan, dan pemerintah masih mempersiapkan berbagai perangkat dan sistem e-sertifikat, namun sebaiknya kita sebagai warga negara yang memiliki lahan mempersiapkan diri. Dan jika tidak memahaminya, sebaiknya langsung menanyakannya ke Badan Pertanahan Nasional setempat hingga tidak terjadi kesalahpahaman atas pemberlakuan e-sertifikat tersebut.

Kita juga harus bersikap waspada dari para pelaku kejahatan yang mungkin memanfaatkan momen pemberlakuan e-sertifikat. Yang mungkin saja saat ini mereka sedang berusaha mengumpulkan sertifikat tanah masyarakat untuk menjualnya kepada perusahaan perkebunan.

Padahal, perusahaan hanya dapat menggunakan lahan rakyat dalam bentuk Hak Guna Usaha atau HGU selama 32 tahun saja. Melewati waktu tersebut, lahan tersebut akan kembali kepada masyarakat. Kenyataannya, warga yang tidak mengerti menganggap tanah tersebut sudah terjual dan terusir dari kampungnya sendiri. Semoga program e-sertifikat dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan dan kasus pertanahan di negeri kita. Dan rakyat dapat hidup nyaman dan sejahtera di tanah air Indonesia. Wallahu’alam.

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More