intens.news
Mitra Informasi

Hajatan di Pagar Alam Mulai Dibolehkan

0 935

Intens.news, PAGARALAM – Berdasarkan hasil rapat evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 Kota Pagar Alam bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pagar Alam dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), maka larangan persedekahan atau hajatan yang sebelumnya dituangkan dalam kesepakatan bersama nomor surat : 20/Satgas.Covid./2020 mulai dilonggarkan.

Walikota Pagar Alam Alpian Maskoni sekaligus Ketua Satgas penanganan covid-19 yang memimpin rapat di ruang rapat Besemah I Setdako Pagar Alam menuturkan, bahwa evaluasi ini dilakukan setelah adanya kordinasi antara Satgas Daerah dengan Satgas Provinsi.

Selain itu, melihat paparan Covid-19 di Kota Pagar Alam dalam beberapa hari terakhir cukup baik dengan kasus sembuh yang semakin banyak dibanding penambahan orang terpapar atau positif.

“Hanya saja, untuk penetapan zona atau status yang belum kita paham, karena meskipun tinggal beberapa kasus yang menjalani proses pemantauan. Pagar Alam masih berstatus zona orange sama halnya dengan Kabupaten Kota lainya di Sumatera selatan,” papar Wako.

Dikatakan Wako, pelonggaran larangan hajatan ini juga diambil dengan mendengarkan usulan beberapa pihak, dan apabila dilaksanakan juga dengan peraturan ketat terutama  dalam penerapan protokol kesehatan.

Wako mengatakan, beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang akan melaksanakan hajatan adalah dengan menyampaikan pemberitahuan ke Camat yang ditembuskan ke Polsek masing-masing.

“Dan nantinya untuk tidak melanggar prokes maka yang punya rencana menggelar hajatan tersebut diminta membuat surat pernyataan akan menerapkan prokes,” tutur Alpian.

Wako menambahkan, untuk kapasitas ruangan dalam menerapkan jaga jarak maka tidak boleh lebih dari 4 lokal tenda, dan tidak boleh melakukan hajatan dengan menggunakan hiburan.

“Jadi cukup dengan pengeras suara saja tanpa adanya hiburan,” ucap Wako.

Sementara Kapolres Pagar Alam AKBP Dolly Gumara menambahkan bahawasanya jika melihat kurva atau data paparan covid-19 dari Oktober-Desember artinya menunjukan trend yang positif.

Akan tetapi, dengan kesepakatan bersama yang merupakan perubahan dari kesepakatan bersama sebelumnya yakni soal larangan hajatan, maka mau tidak mau tindak tegas bagi mereka yang melanggar juga harus diterapkan.

“Hal ini mempedomani Perwako nomor 30 Tahun 2020,” tukasnya.

Yang artinya, baik Camat maupun Polsek wajib melakukan Audit kepada pemilik hajatan tiga hari sebelum hari jadi (Hari-H) untuk memastikan bahwa mereka yang akan melaksanakan persedekahan sudah menerapkan prokes atau tidak.

“Makanya itu penting dibuat surat pernyataan terlebih dulu bagi pemilik hajatan,jika tidak bisa diberikan teguran maka harus dibawah ke Polsek,” pungkasnya.

Editor : Rian

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More