intens.news
Mitra Informasi

Hakim PT Palembang Kabulkan Banding KPK untuk Kasus Korupsi Mantan Ketua DPRD Muara Enim

0 9

Inten.news, PALEMBANG – Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mengabulkan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus korupsi fee proyek mantan Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB pada tingkat Pengadilan Negeri Palembang.

Hal itu diketahui sebagaimana tertuang dalam rilis pemberitahuan surat putusan Pengadilan Tinggi nomor 2/PID.TPK/2021/PT.PLG tertanggal 31 Maret 2021 oleh Majelis Hakim PT Palembang diketuai R Matras Supomo SH MH.

Adapun poin-poin isi putusan sebagaimana terlampir diantaranya yakni menerima permintaan banding dari penuntut umum, mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palembang yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dari mulanya divonis PN Palembang selama 5 tahun penjara.

Selanjutnya, terdakwa Aries HB atau sering disebut “Om Yes” ini juga dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana.

“Ya putusan sudah kita terima hari ini dari panitera, yang pada intinya banding kita dikabulkan pada tingkat pengadilan tinggi,” ujar Jaksa KPK, Rikhi B Maghas, saat ditelpon, Rabu (07/04/2021).

Ia menjelaskan, selain putusan banding hakim PT Palembang yang dijatuhkan lebih tinggi satu tahun dibandingkan vonis majelis hakim PN Palembang, juga mengabulkan permohonan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terdakwa sebagaimana terlampir dalam tuntutan JPU KPK kala itu.

“Yang berarti setelah terdakwa Aries HB menjalani masa hukuman, barulah putusan itu dilaksanakan yakni dicabutnya hak dipilih secara politik selama 5 tahun,” ungkap Rikhi.

Atas putusan itu, lanjut Rikhi, akan segera dilaporkan kepada pimpinan dan untuk terdakwa sendiri Rikhi belum mengetahui apa upaya hukum selanjutnya atas putusan banding tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Darmadi Djufri SH yang kala itu menjadi kuasa hukum terdakwa, tidak mengetahui lagi kelanjutan perkara tersebut, dikarenakan mendampingi terdakwa hanya pada tingkat Pengadilan Tipikor pada PN Palembang saja.

“Setelah vonis pada tingkat PN waktu itu selesai kita tidak diberikan kuasa lagi, jadi perkembangannya kami tidak mengetahui,” singkat Darmadi melalui sambungan telepon.

editor : Fadhil

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More