intens.news
Mitra Informasi

Ini Tanggapan Pengamat Hukum Tentang Sanksi Bagi Masyarakat yang Enggan Melakukan Vaksinasi Covid-19

0 34

Intens.news, PALEMBANG – Terkait pemberian vaksinisasi Covid-19, banyak menuai kontroversi dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah Kementrian Hukum dan Ham menyatakan akan memberikan sanksi berupa hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta bagi masyarakat yang menolak vaksinasi. 

Menanggapi hal tersebut, pengamant hukum, DR Azwar Agus SH MH, menyatakan, bahwa hal tersebut ialah langkah terakhir yang akan dilakukan jika masyarakat tetap melakukan penolakan vaksinisasi tersebut.

Lebih jelas ia mengatakan, untuk masalah vaksinisasi ini sebenarnya hanya perlu sosialisasi dan pemahaman mendetail dari pihak yang bertugas baik kelurahan, Pemerintah maupun tim medis kepada masyarakat.

“Jadi sebenarnya hukuman pidana dan denda tersebut itu tidak mesti dilakukan, kalaupun dilakukan mungkin itu langkah terakhir dari pemerintah. Yang diperlukan itu sosialisasi saja agar masyarakat tidak takut,” terangnya.

Menurutnya, banyak masyarakat Indonesia khususnya Kota Palembang yang takut divaksinisasi, lantaran banyaknya informasi yang belum pasti kebenarannya dari berbagai macam sosial media tentang efek samping dari vaksin dan sebagainya.

Sehingga pemerintah memberikan sanksi yang mengacu kepada UU Nomor 6 tahun 2018 pasal 93 tentang kekarantinaan kesehatan yang berisi bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan dan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedarutan kesehatan masyarakat bisa dipidana dengan penjara satu tahun dan denda Rp 100 juta.

“Tentunya peraturan ini dibuatkan untuk kepentingan bersama. Logikanya gak mungkin pemerintah mau buat masyarakat sengsara. Dan pastinya pertimbangan-pertimbangan seperti penyuntikan vaksin ini sudah didiskusikan secara matang dan bersama-sama oleh pihak terkait,” ucapnya.

Praktis hukum yang bekerja sebagai dosen di Universitas Taman Siswa Kota Palembang ini juga menyatakan, bahwa dalak UU tersebut, setiap warga negara punya kewajiban ketika negara menghadapi wabah, salah satunya wajib divaksin.

“Sebenarnya itu kewajiban kita sebagai warga negara, akan tetapi zaman teknologi sekarang ini, masyarakat lebih tinggi pikiran negatifnya saat hendak melakulan tindakan. Sehingga membuat mereka tenggelam dalam pikiran tersebut,” ucapnya.

Untuk itu sosialisasi mengenai vaksin ini sangat diharuskan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Agar mencegah masyarakat tidak panik dan lain sebagainya.

“Kalau hukuman ini Saya setuju untuk langkah terakhir ya, apa yang harus diutamakan bersifat persuasif. Tapi yang paling utama sekarang sosialisasi besar-besaran tentang dampak postif dan negatifnya vaksinisasi secara terbuka kepada masyarakat itu yang menjadi poin penting kita saat ini,” tuturnya.

Editor : Ridiansyah

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More