intens.news
Mitra Informasi

Instruksi Mendagri, Dewan Nilai Sumsel Telah Konsen Jalankan Prokes 

0 14

Intens.news, PALEMBANG – Menanggapi instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian No 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Dalam instruksi itu, di sebut-sebut Mendagri akan mencopot kepala daerah jika melanggar prokes.

Ketua Fraksi Partai Golkar Sumsel, Fatra Radezayansyah, mengatakan, bahwa semua kepala daerah dan masyarakat di Sumsel sudah tegas dan konsen dalam menjalankan protokol kesehatan (Prokes). Hal tersebut terlihat Sumsel nihil zona merah.

“Dalam menegakkan prokes harus ada ketegasan, seperti menerapkan 3M (Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air mengalir dengan sabun). Selain itu tidak melakukan kerumunan massa ditengah pandemi COVID-19 saat ini,” ungkapnya, Sabtu (21/11/2020).

Dirinya mengatakan, adanya peringatan keras dari pemerintah pusat bagi kepala daerah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI bukanlah suatu ancaman, melainkan aturan yang harus ditetapkan dan didukung untuk dijalankan di Sumsel umumnya seluruh Indonesia, halnitu sebagai upaya untuk meminimalisir tingkat penyebaran COVID-19 yang terus meningkat.

“Tapi kalau langsung mencopot saya rasa tidak seperti itu, karena substansinya apa. Sebab semua ada tahapan sanksi, mulai dari teguran dan sebagainya, tidak serta merta langsung mencopot,” katanya.

Sebelumnya Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, pencopotan Bupati, Wali Kota dan Gubernur yang abai terhadap protokol kesehatan, sebagai pengingat kepada setiap kepala daerah untuk konsisten menjaga protokol dengan ketat.

“Aturan di Sumsel sangat jelas tentang protokol kesehatan, dan sanksinya sudah saya payungi dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 37 tahun 2020. Jadi saya garis bawahi apa yang disampaikan Mendagri itu sebagai peringatan,” jelas Deru saat menghadiri HUT Kabupaten Muara Enim secara virtual di Griya Agung Palembang, Jumat kemarin (20/11/2020).

Dirinya menjelaskan, Pergub 37 tahun 2020 yang ditandatanganinya bisa menjadi acuan seluruh Bupati dan Wali Kota se Sumsel. Meski di daerah tidak ada perda, Bupati atau Wali Kota bisa menggunakan pergub itu sebagai payung hukum.

“Kepala daerah tidak hanya fokus pada satu aspek medis, tetapi juga harus memastikan upaya pemulihan ekonomi berjalan dengan optimal,” jelasnya.

Orang nomor satu di Sumsel ini menggambarkan aturan yang dijalankan masyarakat haruslah disosialisasi dan dipraktekkan oleh kepala daerah. Hal terkecil yang bisa dilakukan dengan menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan menjaga jaga jarak.

“Kita harus jaga sikap dalam menyikapi masalah aturan yang ada, karena tidak semua daerah sama dalam penanganan pandemi,” katanya.

Dirinya mencontohkan, aturan di Jakarta dan Palembang tidak berlaku jika diterapkan di Sumsel. Kondisi perkembangan pandemi pun berbeda dari besaran jumlah sebaran virus COVID-19.

“Untuk di Sumsel, kita punya Pergub sendiri yang mengatur itu tanpa melanggar aturan-aturan yang lebih tinggi,” terangnya.

Editor : Ridiansyah

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More