intens.news
Mitra Informasi
intens hari raya

Johan Anuar Divonis 8 Tahun Penjara

0 13

Intens.news, PALEMBANG – Wakil bupati Ogan Komering Ulu ( OKU) non aktif, Johan Anuar yang terlibat dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan tanah kuburan, divonis 8 tahun penjara. 

Hal itu disampaikan langsung oleh hakim ketua Erma Suherti pada saat persidangan secara virtual dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Tipikor, Selasa (4/5/2021) sore.

Dalam amar putusan majelis hakim, selain divonis 8 tahun penjara, Johan juga dikenakan denda sebesar Rp 500 juta. Yang apabila tidak dibayar maka akan diganti hukuman 6 bulan kurungan.

Selain itu terdakwa jug ditambahi hukuman berupa uang pengganti sebesar Rp 3.211.992.020. Apabila tidak diganti, maka akan ditambah hukuman satu tahun penjara.

Bukan hanya itu, hak politik ataupun hak dipilih dalam jabatan politik terdakwa Johan Anuar pun juga dicabut oleh majelis hakim selama 5 tahun.

“Dengan ini menyatakan bahwa terdakwa Johan Anuar terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No 35 tahun 2009, tentang tindak pidana korupsi,” terang Hakim Ketua Erma.

Hakim Ketua Erma juga menyatakan bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa diantaranya tidak mendukung program pemerintah. Terdakwa juga merupakan publik figur. “Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta mengakui kesalahannya,” ucap Erma.

Mendengar putusan tersebut, Johan Anuar menyatakan menyerahkan semuanya kepada kuasa hukumnya. “Saya serahkan kepada pengacara saya saja,” terang Johan saat dimintai tanggapan oleh majelis hakim tentang hukuman tersebut.

Masih dalam persidangan, Titis Rachmawati selaku kuasa hukum terdakwa langsung menyatakan akan mengajukan banding dihadapan majelis hakim. ” Izin Bu, saya akan ajukan banding,” ucap Titis.

Mengetahui kuasa hukum terdakwa menyatakan sikap banding. Maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pun menyatakan untuk mengajukan persiapan berkas banding itu.

“Baik kami minta waktu satu minggu untuk pikir-pikir dan mempersiapkan berkas untuk jawaban dari pengajuan banding tersebut,” ucap JPU KPK Asri.

Dengan demikian sidang pun dinyatakan oleh majelis hakim selesai dan ditutup.

Untuk diketahui, perkara korupsi pengadaan lahan kuburan yang diduga merugikan negara sekitar Rp 5,7 miliar ini sebelumnya dipegang oleh Mapolda Sumsel.

Namun karena menurut pertimbangan dari kepolisian perkara tersebut sulit dilaksanakan secara baik, maka KPK mengambil alih kasus perkara korupsi tersebut dari Polda Sumatera Selatan dengan harapan penanganan perkara ini lebih cepat selesai jika dilakukan oleh KPK.

Editor: Deddy Pranata

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More