intens.news
Mitra Informasi

Kapolri keluarkan Surat Edaran Terkait ITE, Ini Tanggapan Pakar Hukum

0 15

Intens.news, PALEMBANG – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mengeluarkan Surat Edaran tantang penanganan kasus Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Diantaranya, bahwa tidak akan menahan pelaku yang telah minta maaf kepada yang bersangkutan.

Dalam Surat bernomor SE/2/11/2021 tersebut, tertuang sebelas poin dalam penanganan kasus ITE.

Mengenai hal itu, Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Sumatera Selatan, Amin Tras ketika dimintai tanggapan mengatakan, dari maklumat Kapolri tersebut tidak ada yang aneh.

“Ya justru memperkuat pasal-pasal sebelumnya,” ujarnya saat konfirmasi, Jumat (26/2/2021).

Dia menilai bahwa maklumat tersebut lebih ditegaskan ke Internal Kepolisian. Ketika disinggung mengenai kebebasan pers dalam menajalankan tugasnya, Amin berujar bahwa hal itu tidak ada sangkut pautnya.

“Kalau ada mediasi ya dari dulu memang seperti itu. Adanya maklumat ini mungkin sebelumnya ada yang kurang jelas dengan penerapan. Sedangkan terkait kebebasan pers ya jelas tidak ada kaitannya ketika seorang jurnalis dalam menjalankan profesinya karena undang-undang pers itu sudah sangat jelas,” kata dia.

Terpisah, Ketua DPD Federasi Advokat Republik Indonesia Sumatera Selatan, Suwito Winoto mengatakan, dalam surat edaran yang dikeluarkan membahas bagaimana penegasan dalam penanganan kasus ITE.

Sebagai pakar hukum, dia menyambut baik  program dan maklumat Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. Kendati demikian, dia juga meminta jika surat edaran tersebut akan diberlakukan, perlu adanya sosialisasi.

Suwito juga meminta kepada pihak terkait untuk perbanyak spanduk layaknya maklumat Kapolri sebelumnya tentang dilarangnya kerumunan saat pandemi.

“Dengan begitu, agar masyarakat banyak mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, dapat mengingatkan kepada penyidik agar selalu teringat apa yang menjadi program pimpinannya. Aturan silahkan dijalani dan jika aturan sudah dibuat lalu disepakati kita juga harus berbuat seadil-adilnya kepada yang lain,” tutur Suwito.

Editor: Deddy Pranata

Suwito Winoto Ketua DPD Federasi Advokat Indonesia, Sumatera Selatan.

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More