intens.news
Mitra Informasi

Kasus Dugaan Pungli di KUA IB I Palembang Terkesan Menggantung ?

0 101

Inten.news, PALEMBANG – Akhir-akhir ini media massa digemparkan dengan adanya informasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) akibat dari pungli di Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Dalam permasalahan ini, oknum Kepala KUA bersama stafnya diduga melakukan pungli dalam mengurus duplikat kartu nikah.

Permasalahan ini mencuat hingga mendapat perhatian dari media massa. Saat ini, kasus tersebut diketahui tengah di tangani oleh Polrestabes Palembang.

Awalnya, Media Inten.news sempat mengkonfirmasi kepada Kepala Kemenag Kota Palembang H Deni Priansyah terkait kasus yang ada di jajarannya. Namun, saat itu dia justru mengarahkan kepada yang bersangkutan dalam hal ini oknum KUA itu sendiri.

“Tanya langsung ke IB 1 ,” singkatnya.

Tak sampai disitu, Redaksi Inten.news kembali menggali informasi terkait tindakan Kemenag Kota Palembang terhadap oknum ini yang diduga melakukan perbuatan tidak pantas untuk dilakukan.

“Iya sudah diproses di penagak hukum. Dan di Kemenag sudah ditegur dan di BAP semua. Serta sudah dilaporkan ke Kanwil,” jelasnya.

Keesokan harinya, ternyata H Deni Priansyah menjabat sebagai Plt Kakanwil Kemenag Sumsel, sehingga awak media pun kembali mengkonfirmasi apa tindakan Kanwil terkait permaslahan ini. Deni pun kembali menyebut bahwa, permasalahan ini dibawa ke rana hukum.

“Sudah disubag kepegawaian dan hukum. Dan diproses di aparat hukum. Tinggal nunggu keputusan dari polres,” katanya.

Setelah membalas pesan singkat itu, Deni Priansyah diduga memblokir kontak wartawan sehingga awak media tidak bisa untuk meminta informasi lebih lanjut.

Padahal, di era sekarang selayaknya pejabat memberikan informasi yang jelas kepada media sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Padahal, sebelumnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat melantik 18 pejabat Tinggi Pratama Kementerian Agama di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kemenag Jalan MH Thamrin Jakarta menegaskan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk yang penyimpangan.

“Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk dan jenis penyimpangan yang merugikan rakyat dan merusak nama baik institusi. Saya ingatkan kembali bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab di hadapan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala yang dilakukan dalam kepemimpinannya,” kata Menag, Rabu (17/11/2021).

Ditinjau dari segi hukum, Kantor Hukum Yopie Bharata Asociates menyebut bahwa jika memang terbukti oknum tersebut melakukan Pungli, selayaknya mendapakan teguran ataupun hukuman. Karena jika memang yang bersangkutan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) hal ini pun telah diatur dalam undang-undang.

“Ya karena ASN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Manajemen ASN dan PP nomor 53 tentang Disiplin Pegawai dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2005 tentang pelayanan publik. Kalau pun itu pidana bisa dari pihak kepolisian. Apalgi saat ini informasinya ditangani Polrestabes palembang, kita percaya kepada Polri yang tetap profesional dalam menjalankan tugasnya,” kata H Yopie Bharata.

Terpisah, Kasast Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi saat dikonfirmasi, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan.

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More