intens.news
Mitra Informasi

Kejanggalan UU Cipta Kerja di Mata Pengamat Hukum

0 48

Intens.news, PALEMBANG – Terkait aksi unjuk rasa mahasiswa beberapa hari yang lalu dalam rangka penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja, Pengamat Hukum Sumsel Alamsyah Hanafiah menyatakan, dalam kacamata hukum ada yang salah dan kejanggalan dalam peraturan itu.

Menurutnya, DPR dan pemerintah tak perlu membuat RUU Cipta Kerja dalam skema omnibuslaw jika tujuannya hanya untuk penyederhanaan perizinan dan kemudahan birokrasi.

“Kalau cuma kita mau melakukan kerja melalui penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha, bikin saja undang-undang itu, tidak usah bicara omnibus,” ungkapnya saat ditemui usai persidangan.

Menurutnya, omnibus law tidak berarti mencabut, menghapus, dan mengubah suatu undang-undang.  Sebaiknya dilanjutkan sebagai kerangka penyederhanaan perizinan dan kemudahan birokrasi.

“Kalau kita mau berpegang pada tujuan yang baik, kita buat saja UU Cipta Kerja silakan teruskan, tapi isi prinsip-prinsip saja,” paparnya.

“Mau menciptakan lapangan kerja dengan mempermudah perizinan, perizinan di bidang apa, bagaimana dipermudahnya, seberapa jauh, dan oleh siapa. Kalau kemudahan berusaha, kemudahannya apa saja dan seberapa jauh,” lanjut Bambang.

Ia juga  menuturkan revisi undang-undang lainnya dapat dilakukan sendiri-sendiri. Diketahui, omnibus law RUU Cipta Kerja terdiri atas pembahasan 79 undang-undang.

“Jadi ini ada UU Cipta Kerja, isinya konkret tentang prinsip-prinsip untuk tujuan dan menyatukan arah penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha, tapi nanti implikasi dan elaborasi di dalam bentuk sesuai undang-undanganya tuangkan dalam bentuk UU yang bersangkutan,” ungkapnya.

Diakuinya juga bahwa ia memahami  pekerjaan DPR dan pemerintah akan menjadi berat. Namun, menurutnya, DPR perlu segera mengomunikasi- kannya dengan Presiden Joko Widodo jika ingin mewujudkan cita-cita membangun perekonomian nasional melalui penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa pengubahan daftar program legislasi nasional (prolegnas) yang telah ditetapkan merupakan hal yang memungkinkan secara konstitusi.

Ia menegaskan tujuan yang ingin dicapai melalui RUU Cipta Kerja mesti diwujudkan dengan cara yang baik.

“Enggak ada yang murah dan enak pokoknya, karena keadaan. Tapi kalau keadaan itu yang mau diwujudkan, wujudkan dengan cara yamg benar,” tegasnya.

Editor: Sadam

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More