intens.news
Mitra Informasi

Kejati Sumsel Hentikan Penyelidikan Dugaan Adanya Fee Proyek di Dinas PUPR Empat Lawang

0 49

Intens.news, PALEMBANG- Penyelidikan dugaan fee proyek di Dinas PUPR Kabupaten Empat Lawang akan dihentikan oleh Kejati Sumsel. Hal itu disampaikan langsung oleh Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Sumsel Khaidirman, Senin (14/9/2020).

Menurutnya, dihentikannya penyelidikan tersebut dikarenakan sejauh ini pihaknya tidak menemukan adanya  barang bukti yang kuat terkait dugaan fee proyek di dinas PUPR Empat Lawang.

“Jadi dari hasil pulbaket dan pulldata hingga hasil klarifikasi yang dilakukan kepada semua pihak yang telah diambil keterangannya, belum ada ditemukan bukti dugaan fee itu. Dari itulah sesuai SOP penyelidikannya bakal distop,” terangnya melalui sambungan telepon.

Dijelaskannya, hal itu dikarenakan sejauh ini Kejati Sumsel belum mendapatkan bukti yang kuat terjadinya dugaan fee proyek tersebut.

“Jadi hasil pullbaket, pulldata hingga hasil klarifikasi yang dilakukan kepada semua pihak yang telah diambil keterangannya belum ada ditemukan bukti dugaan fee itu. Dari itulah sesuai SOP penyelidikannya bakal distop,” ungkapnya.

Bukan hanyai itu, adapun pertimbangan akan distopnya penyelidikan dikarenakan perkara yang tidak ditemukan barang bukti menyangkut tentang Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang. “Karena menyangkut HAM makanya perkara yang tidak didapati bukti dapat disetop oleh kejaksaan,” ujar Khaidirman.

Lebih jauh dijelaskannya, dalam proses penyelidikan ini pihaknya sudah melakukan upaya dalam rangka mengungkap dugaan pidana fee tersebut. Adapun upaya yang dilakukan  diantaranya pullbaket, pulldata dan mengambil keterangan sejumlah pihak untuk klarifikasi.

“Hal ini dilakukan karena dugaan fee ini hasil laporan dari lembaga masyarakat, bukan murni temuan dari Kejati Sumsel. Jadi setelah mendapat laporan, kami langsung melakukan upaya dan langkah-langkah. Namun sampai kini belum juga ditemukan buktinya,” paparnya.

Dilanjutkan Khaidirman, jika dugaan pidana fee berbeda dengan perkara pidana korupsi yang ada bentuk fisiknya. Sebab dalam pengungkapan fee harus dulu ada barang bukti kuat adanya pihak pemberi fee dan pihak yang menerima fee.

“Jadi sejauh ini kami belum temukan barang buktinya, kecuali jika dugaan ini dulunya dilaporkan saat terjadinya pemberi fee dan penerima fee, sehingga bisa dilakukan penangkapan serta langsung diamankan barang buktinya,” pungkasnya.

Untuk diketahui pada Senin lalu (27/7/2020) Jaksa Kejati Sumsel telah mengambil keterangan dari Kepala Dinas PUPR Empat Lawang terkait dugaan fee proyek di Dinas PUPR Empat Lawang.

Editor : Ridiansyah

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More