intens.news
Memberi Informasi Bukan Sekedar Berita

Kembalikan Uang Negara, 4 Terdakwa Tapal Batas Palembang-Banyuasin Tetap Ditahan

0 48

Intens.news, PALEMBANG – Sidang perdana kasus dugaan korupsi pembangunan gerbang atau tapal batas antara kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Klas 1 Khusus Palembang, Senin (12/8/2019).

Dalam sidang dengan agenda dakwaan ini, empat terdakwa KR, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta terdakwa lain dari pihak ketiga IP, AS dan AT, diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp505 juta.

Kerugian negara itu berasal dari pagu anggaran senilai Rp1,5 miliar, melalui pos anggaran Dinas PU Cipta Karya dan Perumahan kota Palembang tahun 2013.

Dalam dakwaannya yang dibacakan secara bergantian oleh tiga JPU Seksi Pidsus Kejari Palembang ini, di mana berkas keempat terdakwa terpisah dari terdakwa KR selaku PPK pada kegiatan pekerjaan pembangunan gerbang batas Palembang-Banyuasin tahun anggaran 2013.

Terdakwa bersama saksi Ichsan, Thoha dan Asmol (berkas perkara terpisah), pada 30 Juli hingga 9 Desember 2013 bertempat di Jalan Gubenur H. A. Bastari Jakabaring, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang.

Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut.

“Pada 2013 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Palembang melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan gerbang batas Palembang-Banyusin di Jalan Gubenur H.A. Bastari  Jakabaring, di mana dana pekerjaan tersebut bersumber dari APBD Palembang tahun anggaran 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp1,5 miliar,” ujar JPU Herry.

Keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam kasus ini, uang kerugian negara senilai Rp505 juta telah dikembalikan kepada penyidik Pidsus Kejari Palembang belum lama ini. Usai mendengarkan dakwaan JPU, majelis hakim yang diketuai Kamaludin menunda persidangan hingga Senin mendatang (19/8/2019).

Sementara itu, Kasi Pidus Kejari Palembang Andi Utama, Kasubsi Penuntutan, Hendy, menyatakan saat ini keempat terdakwa ditahan di LP Pakjo. “Untuk keempat terdakwa saat ini masih ditahan di LP Pakjo, walaupun terdakwa sudah ada itikat untuk mengembalikan uang tersebut ke negara,” jelasnya.

Editor: Sadam

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More