intens.news
Mitra Informasi

Kemiskinan Picu Angka Kriminalitas

0 59

Intensnews,PALEMBANG-Tingginya angka kemiskinan yang terjadi di Sumatera Selatan memicu tingkat kriminalitas khususnya tindak pidana pencurian. Polisi berusaha keras untuk melakukan tindakan preventif dan pencegahan, sedangkan pemerintah berusaha mencari jalan keluar atas tingginya tingkat kemiskinan tersebut.

Angka kriminalitas di kota Palembang cenderung mengalami penurunan meski tidak terlalu signifikan. Tahun 2020, Polrestabes Palembang mencatat terjadi tindak pidana kriminal secara keseluruhan berjumlah 5.022 kasus, dibanding tahun 2019 yang tercatat mencapai 5.206 kasus.  Meski cenderung menurun, namun polisi tetap memprioritaskan penurunan empat kejahatan yang meresahkan yakni, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, dan penganiayaan berat. Dalam press release kriminalitas 2020 yang digelar Polrestabes Palembang pada (31/12/2020) lalu, Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setyadji mengungkapkan, terjadi penurunan trend kejahatan sebanyak 184 kasus.

Kriminolog dari Universitas Muhammadiyah Palembang, DR. Sri Sulastri mengungkapkan, tingginya angka kemiskinan menjadi salah satu faktor meningkatkanya angka kriminialitas. Apalagi, sejak wabah covid-19 yang melanda kini semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan kemiskinan meningkat.

“Hal ini tidak bisa di hindarkan. Karena faktor kemiskinan inilah penyebab utama tingginya angka kriminalitas,” terang Sri Sulastri.

Dia menjelaskan, biasanya motif dari kejahatan karena kemiskinan identik dengan pencurian. Baik pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, bahkan penganiayaan. Saat kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka akan terjadi tingkat kerawanan dalam masyarakat.

“Ini konsekuensinya. Kebutuhan dasar seperti makan,minum, pakaian, dan kebutuhan lainnya tidak terpenuhi maka kejahatan juga akan meningkat. Kalau sampai parah, ya mungkin kekacauan,” jelas Sri.

Hal sederhana yang terjadi seperti kebutuhan paket internet. Di masa wabah covid-19, intenet adalah kebutuhan dasar bagi pelajar mulai SD, SMP, SMA, dan mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan. Namun pemerintah tidak pernah menghitung, berapa banyak siswa yang tidak bisa mengikuti belajar via daring karena tidak memiliki paket internet.

“Sedangkan saat ini banyak orang yang jadi pengangguran karena perusahaannya bangkrut. Sementara keluarga harus tetap di nafkahi. Ini yang harus di perhatikan,” tambah dia.

Penduduk Miskin Meningkat

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan meningkat pada September tahun 2020, menjadi sebanyak 1.119.65 Ribu orang. Atau meningkat 38,07 ribu orang dari bulan Maret 2020 yang tercatat sebesar 1.081,58 ribu orang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, Endang Tri Wahyuningsih dalam rilis yang diterima wartawan, terungkap bahwa ada beberapa faktor peningkatan kemiskinan di Sumsel antara lain. Pertumbuhan ekonomi di Sumsel pada Triwulan III-2020 mengalami kontraksi sebesar 1,40 persen dengan laju inflasi umum tercatat -0,43 persen. Bahkan, terjadi penurunan upah buruh tani dari Rp.1,585 juta per bulan, menjadi Rp.1,507 juta per bulan pada Agustus 2020. Faktor lainnya, yakni perubahan harga eceran komoditas pokok dan tingkat pengangguran terbuka karena efek pandemi Covid-19.  BPS mencatat, ada sekitar 597,88 ribu Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid-19.

Foto(Ist): Kantor BPS Sumsel

Di Kabupaten Lahat, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lahat, Chairanita menuturkan angka kemiskinan di Kabupaten Lahat meningkatn 0,03 persen. Dengan rata-rata pendapatan hanya mencapai Rp457.569 perbulan.

Sebaliknya di Kabupaten Banyuasin, angka kemiskinan tahun 2020 menurun 0,16 persen. Kepala Badan Pusat Statistik Banyuasin, Edi Subeno mengungkapkan Jumlah penduduk miskin di Kabupaten tahun 2020 mencapai 96.270 orang atau sebesar 11,17 persen dari total penduduk.

“Maka dalam kurun waktu tahun 2019-2020, terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,16 persen yang setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 280 orang,” tegas Edi Subeno.

Foto(Irwan September): Kemiskinan di kawasan Banyuasin

Menurut Edi, pengukuran angka kemiskinan di BPS berbeda dengan Dinas sosial. Dinas Sosial pengukurannya bersifat relatif, sedangkan BPS menggunakan angka kemiskinan Absolut, dimana BPS punya kriteria tertentu tentang garis kemiskinan.

Terdapat 14 kriteria miskin menurut standar Badan Pusat Statistik yakni,  Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang, Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain,  Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

Selain itu, sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan, Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah, Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu, hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

Kemudian, hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari, tdak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik, Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD, dan  tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Pembinaan UMKM Solusi Untuk Mengatasi Kemiskinan

Pemerintah saat ini berupaya keras untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Namun, beberapa upaya seperti Program Keluarga Harapan dinilai tidak bisa menjadi solusi atas persoalan kemiskinan.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Palembang, DR. Sri Rahayu mengungkapkan, membangun UMKM adalah solusi yang tepat untuk mengatasi tingginya kemiskinan. Membangun dan mengembangkan UMKM tidak sekedar upaya, tetapi mengusahakan agar terciptanya pasar-pasar baru di wilayah perkotaan.

“Saya tidak sependapat dengan data BPS ya. Sebab, indikator kemiskinan itu belum tentu semuanya bisa di terima. Karena berapa jumlah orang yang tidak mengenyam pendidikan saja tidak jelas,” kata Sri Rahayu.

Dia menilai, kondisi wabah covid-19 telah menimbulkan pengangguran dan kantung-kantung kemiskinan baru. Pengembangan UMKM adalah solusi yang harus dilaksanakan sesegera mungkin di bangun dan dibantu pemerintah. Hingga tercipta lapangan pekerjaan baru, meski banyak perusahaan atau industri yang roboh karena runtuhnya perekonomian.

“Kita akan melaunching rumah aspirasi indonesia, untuk membina para UMKM ini agar dapat bertahan dan mampu membangun perekonomian masyarakat di tingkat paling bawah,” tegas dia.

Selain itu, tambah Sri Rahayu, ditingkat desa pemerintah harus memaksimalkan program pembangunan desa, lewat pengembangan BUMDes yang diharapkan dapat menjadi solusi pembangunan ekonomi masyarakat.

“Grand design yang dibangun pemerintah sebenarnya sudah tepat, tetapi aplikasinya di lapangan ini yang perlu maksimalkan agar terbangun basis ekonomi masyarakat secara luas,” pungkas dia.

Editor: Muhammad Uzair

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More