intens.news
Memberi Informasi Bukan Sekedar Berita

Ketika Wartawan Semakin “Cerdas”

0 76

Tanggal 9 Februari 2020, merupakan momen penting bagi dunia kewartawanan di Indonesia. Sebab, tanggal tersebut merupakan “kelahiran” pers Indonesia  sesuai keputusan presiden nomor 5 tahun 1985. Dan keputusan presiden Soeharto pertanggal 23 Januari tersebut menyatakan bahwa pers nasional Indonesia memiliki sejarah untuk memperjuangkan serta memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan pancasila.  

Meski banyak organisasi lain yang menentang hari pers nasional karena tanggal 9 Februari juga hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Namun hal itu tidak perlu di bahas secara serius,  mengingat peranan pers lebih penting dari persoalan tersebut.  Karena pers sebagai pilar demokrasi, harus mampu mencerdaskan bangsa, memberi informasi, menghibur publik dengan hiburan yang cerdas, dan menjadi kontrol sosial seluruh masyarakat.

Pers Indonesia pada masa pra kemardekaan terbukti mampu membawa bangsa hingga menjadi bangsa yang merdeka. Pers dalam perannya telah turut serta menjadi ujung tombak pembangunan dalam menyuarakan cita-cita pendiri bangsa. Ketika rakyat bergembira dengan keruntuhan Soeharto tahun 1998, pers juga turut merayakan kemerdekaannya dengan terbitnya undang-undang No.40 tahun 1999 tentang pers.  Pers seakan terlepas dari rantai rezim yang secara regulasi mengikat erat kebebasannya, lewat berbagai aksi bredel dan menutup berbagai perusahaan media massa di Indonesia. Almarhum BJ. Habibie yang kala itu menjadi Presiden ke-3 RI memahami peran pers yang dapat menjadikan masyarakat lebih cerdas, kritis, dan mampu menjadi kontrol sosial masyarakat. Karena itu di cantumkan dalam UU No.40 tahun 1999, bahwa Pers adalah lembaga ekonomi.

Artinya, Pers Indonesia adalah perusahaan yang mengelola media massa yang hidup, besar, dan berkembang dalam tatanan industri dan bisnis. Pers adalah produk ekonomi yang menjual jasa informasi kepada rakyat secara luas, yang hidup dan berkembang akibat dari kepercayaan (Trust) masyarakat secara luas. Sedangkan media, adalah produk yang dihasilkan oleh perusahaan media tersebut. Sedangkan wartawan atau jurnalis, adalah para pekerja profesional yang menghasilkan berbagai informasi yang dikelola secara profesional hingga tercipta produk media massa yang laik di konsumsi oleh masyarakat. Produk media tersebut di pertanggungjawabkan secara penuh oleh badan hukum berupa perusahaan yang menaunginya. Semakin bonafide perusahaan tersebut, maka semakin sejahteralah wartawan atau jurnalis tersebut, dan media massa yang di hasilkan akan semakin laku hingga dapat memberikan profit kepada perusahaan yang menaunginya. Tiga hal  ini yakni Perusahaan, Media, dan Wartawan tidak dapat di pisahkan dalam pers.

Diterbitkannya UU No. 40 tahun 1999 tentang pers telah menjadi puncak “kebebasannya” hingga tumbuh bebas dan kemudian tersangkut dalam jaring “kemandekan” pada era kekinian.Kemandekan yang di maksud, yakni ketika pers dinilai nyaris kehilangan arah, lantaran “Kalah” dengan arus informasi yang lebih cepat, akurat, dan tajam, yang di sajikan oleh media sosial. Pers seakan menjadi media nomor bawah, karena kurang menyajikan berita yang up to date, terhadap berbagai isu sosial yang terjadi di masyarakat secara luas. Masyarakat luas kini beramai-ramai menjadi “Citizen Jurnalis” yang medianya dapat di buat seketika melalui blog, video blog, atau media sosial. Saring informasi secepat kilat  lewat smartphone yang kini semakin di gandrungi seluruh masyarakat.

Perusahaan pers jatuh, bangkrut, dan bergelimpangan ditengah krisis kepercayaan masyarakat. Media massa berusaha bangkit dengan mengikuti perkembangan informasi yang viral, tranding, dari berbagai media sosial. Yang masyarakat pembaca kemudian secara sepihak menyimpulkan, “Ternyata, media pers sama dengan media sosial”. Ditengah kebangkrutan perusahaan yang membawahi media massa, para wartawan seakan menjadi profesi rendah namun memiliki intelektual tinggi. Derajat para kaum intelektual ini terkikis akibat tindakan amoral di lapangan.

Hal ini tercium oleh pemerintah, dan pemerintah sepertinya tidak ingin pers Indonesia sebagai salah satu pilar demokrasi hancur lebur lantaran “salah paham” atas regulasi yang di keluarkan. Dewan pers kemudian melaksanakan amanat Undang-undang, dan mencoba menertibkan Perusahaan, Media massa, dan wartawan dengan dikeluarkannya aturan Kompetensi wartawan/jurnalis, dan verifikasi administrasi dan faktual bagi media massa dan perusahaan pers.

Banyak perusahaan pers, media, dan wartawan yang dibuat kalang kabut atas aturan tersebut. Protes tidak terhindarkan, rujukan UU No.40 tahun 1999 yang menjadi lex specialist termentahkan karena tidak ada aturan hukum dibawah undang-undang tersebut misalnya peraturan pemerintah, atau bahkan juklak dan juknisnya. Multi tafsir hanya menjadi wacana, namun tegas dan kongkret mengatur bahwa pers Indonesia adalah pers Independen. Pers yang merdeka, bebas, namun tetap berada dibawah landasan dasar demokrasi yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Pers Independen tidak berada di bawah tirani kekuasaan, pers Indonesia merdeka, bebas, namun bertanggungjawab.

Pers sebagai lembaga ekonomi harus mampu membangun perusahaan yang sehat, kuat, mandiri, dan mampu mensejahterakan para wartawan atau jurnalisnya. Hingga mampu pers profesional terwujud dalam bentuk karya jurnalistik yang terangkum dalam produk media massa yang dapat di percaya dan tepercaya dan bertanggungjawab hingga di konsumsi oleh publik secara luas. Hingga derajat para jurnalis dan wartawan sebagai para intelektual yang sedang melakukan syiar “Amar Ma’ruf Nahi Munkar” terwujud kesejahteraan bersama rakyat Indonesia. Wallahu’am Bi Sawab.  (****)

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More