intens.news
Mitra Informasi

Konflik Tapal Batas: Warga Diintimidasi, Infrastruktur hingga Status Kependudukan

0 57

Intens.news, BANYUASIN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin menggelar rapat terkait beberapa permalasahan di Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Jakabaring Selatan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan di ruang rapat Wakil Bupati (Wabup) Banyuasin, Selasa (12/1/2021).

Dalam rapat ini terdapat permasalahan yang dipaparkan mulai dari masalah perbatasan, status kependudukan, batas wilayah, pembangunan infrastruktur, masalah intimidasi oleh oknum tak bertanggungjawab hingga yang berkaitan dengan politik.

Ketua RT 09 Jakabaring Selatan Andi Hakim Nasution mengatakan bahwa di tengah-tengah warga diadu oleh oknum yang memprovokatori warga agar jangan masuk ke Banyuasin, karena diakui wilayah kota Palembang.

“Setiap warga datang mengontrak yang melapor ke RT Banyuasin diintimidasi dan diusir,” katanya.

Kemudian ada masalah pembangunan gapura bertuliskan Palembang yang menimbulkan keributan. Meski sudah ditengahi agar diselesaikan di Pemerintah, tetapi keributan tetap terus terjadi.

“Tiap malam rombongan membawa parang dan warga sempat emosi. Berharap cepat ditanggapi dan mencabut status RT. Kemudian ada permasalahan juga terkait warga banyuasin mau periksa anak di Posyandu selalu ditolak,” jelas Andi.

Kemudian, Ketua Komisi I DPRD Banyuasin Indra Gunawan menyampaikan Komisi I pernah turun kelapangan, terdapat masalah RT dan RW sering diintimdasi oleh kelompok-kelompok yang tidak mau masuk Banyuasin.

“Pemkab Banyuasin kurang melakukan pembangunan sedangkan DPRD palembang selalu membangun dengan dana aspirasi. Masyarakat butuh action untuk pembangunan jalan dan meminta utusan kepada kepolisian untuk menerjunkan anggotanya membackup warga yang diintimidasi,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut Kasat Intel Polres Banyuasin AKP Roy Prima Aldila mengatakan sudah memerintahkan anggota Polsek Rambutan melaksanakan Patroli dan sudah menyarankan masyarakat apabila ada oknum aparat yang meresahkan segera dilaporkan ke Propam dengan bukti otentik.

“Tetap mendukung kebijakan pemkab banyuasin dan segera bertindak mempertegas aturan untuk mencabut status RT/RW Palembang diwilayah Banyuasin,”katanya

Asisten I Pemkab Banyuasin, Hasmi mengatakan Kemungkinan adanya faktor politik terkait kantong suara wilayah Kota Palembang sehingga terjadi konflik disana. Dirinya mengatakan akan melakukan penjajakan dengan Kepala Bagian Tata Pemerintah Kota Palembang.

“Pelayanan terhadap masyarakat, untuk administrasi sdh ada pelayanan di Opi Mall. Adakan suatu kegiatan di kelurahan jakabaring selatan, Dinas PUTR membuat usulan proposal untuk membangun jalan, jembatan dan Posyandu dan Camat Sering-sering melakukan sosialisasi,”ucapnya.

Sementara Wakil Bupati Banyuasin Slamet Sumosentono meminta Pihak Dishub segera memasang lampu jalan. Sejak terbentuknya Jakabaring Selatan sudah sosialisasi agar masyarakat ikut banyuasin. Untuk masalah intimidasi terus dilawan saja.

“Pelayanan harus benar-benar disosialisasikan dan segera membentuk tim membantu sekejahteraan masyarakat. Satpol PP untuk segera merobohkan/melepas tulisan palembang di jakabaring selatan dan tata batas segera diberi tanda,” tegasnya.

Editor: Sadam

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More