intens.news
Mitra Informasi

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Korupsi Venue Asian Games 2018 Ajukan Eksepsi

0 5

Intens.news, PALEMBANG – Sidang perdana terhadap FA alias Ayong yang merupakan terdakwa dengan kasus dugaan melakukan tindak pidana penipuan proyek pengadaan batu belah dalam pembuatan embung pada Venue Asian Games 2018 di Jakabaring akhirnya digelar sore ini, Selasa (15/9/2020).

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Bong-bongan Silaban ini seharusnya dilaksanakan pagi tadi.

“Seharusnya sidang ini dilaksanakan pagi tadi karena Saya sudah datang sejak pukul 09.00 pagi sesuai jadwal persidangan, namun entah bagaimana sidang ini menjadi sore,” ujar Kuasa Hukum Terdakwa, Abunawar Paseban.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang Ursula Dewi menyatakan, bahwa terdakwa telah melanggar pasal 379 a KUHAP atau pasal 378 KUHAP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa Ayong, komisaris PT Surya Prima Abadi bergerak dalam bidang supplier proyek lanjutan perluasan embung salah satu venue Asian Games di Jakabaring tahun anggaran 2017.

“Saat itu proyek tersebut membutuhkan pengadaan batu belah (split) yang kemudian ditawarkan terdakwa kepada korban Bong Elvan Hamzah atau pihak PT Metro Ragam Usaha senilai Rp3,4 miliar,” sebut Ursulla dalam sidang virtual.

Selain kepada PT. Metro Ragam Usaha, terdakwa juga menawarkan kepada PT Mitra Baratama Persada senilai kurang lebih Rp 4,6 Miliar, terdakwa Ayong menjanjikan paling lama 2 bulan tagihan itu akan dibayarkan sejak barang diterima.

“Namun setelah pihak PT Mitra Baratama Persada mengirimkan invoice penagihan sesuai tanggal yang dijanjikan, terdakwa terkesan menghindar dan susah untuk dihubungi. Kalaupun bisa dihubungi dengan nomor telepon yang tidak dikenal, alasannya sedang diatur dan pembayaran selalu dijanji-janjikan saja dan belum ada realisasinya,” urai Ursulla.

Dalam dakwaan disebutkan juga bahwa kedua perusahaan itu mengalami kerugian dengan total lebih kurang Rp 8 Milar. Sehingga akibat perbuatannya terdakwa bisa dikenakan  denda paling banyak Rp 10 Miliar.

Setelah mendengarkan dakwaan JPU, terdakwa melalui kuasa hukumnya, Abunawar Basyeban dan Benny Wahyudi mengajukan keberatan atas dakwaan itu (eksepsi) yang akan diajukan pada sidang yang digelar pada Senin 28 September 2020 mendatang.

“Ini sebenarnya permasalahan murni bisnis to bisnis antara terdakwa selaku klien kami dengan pihak pelapor, sebenarnya klien kami bukan tidak sanggup bayar sebagaimana yang dituduhkan pelapor, sudah ada upaya dengan menawarkan beberapa aset yang dimiliki tersangka yang nilainya melebihi dari yang disangkakan itu,” tukas kuasa hukum setelah persidangan selesai.

Diakhir wawancara ia berharap agar sidang minggu depan agar lebih dipercepat sesuai dengn jadwal persidangan yang telah dibuat oleh Pihak Pengadilan Negeri.

“Sidang kali ini udah tidak sesuai dengan jadwal, seharian disini dari pukul 09.00 pagi hingga sore ini. Kami meminta agar pihak pengadilan lebih memperhatikan jadwal persidangan,” ucapnya.

Editor : Ridiansyah

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More