intens.news
Mitra Informasi

Langgar PSBB, Izin Pelaku Usaha Terancam Dicabut

0 23

Intens.news, PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang resmi memberlakukan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Peraturan Walikota Palembang No 14 tahun 2020 dalam penanganan Corona Virus Disease 2029.

Hal demikian disampaikan Walikota Palembang H Harnojoyo usai rapat pembahasan penerapan PSBB bersama Kapolrestabes, Kajari Dandim Palembang, di rumah dinas walikota Palembang Jalan Tasik. Rabu (20/05/2020).

“Penerapan kebijakan PSBB mulai 20 Mei dan berakhir 2 Juni 2020 mendatang,” Kata Harnojoyo.

Ia mengungkapkan, dalam perwali tersebut mengatur Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja/Kantor dalam pasal 9.

  1. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dalam wilayah Kota.
  2. Pembatasan aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. bekerja di rumah/tempat tinggal. b, pembatasan jam operasional kerja di tempat  kerja/kantor maksimal 5 jam setiap harinya. c, pembatasan pekerja yang bekerja di tempat kerja/kantor sebanyak maksimal sepertiga dari total pekerja setiap harinya, kecuali tempat kerja/kantor yang jumlah pekerjanya kurang atau sama dengan 5 (lima) orang.
  3. Pimpinan tempat kerja yang melakukan pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib: a, menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas kerja/usaha tetap berjalan secara terbatas. b, menjaga produktivitas/kinerja pekerja. c, melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi. c, menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar. d, menyediakan alat pengukur suhu, fasilitas cuci, diakses pada tempat kerja. e, memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19

“Pemberlakukan PSBB kita ingin mempercepat memperlambat penyebaran covid 19 ini,” kata Harno.

Sementara untuk sanksi sendiri, Kajari Palembang Asmadi menyebutkan, penegakan sanksi dalam perwali no 24 tahun 2020 pihaknya lebih mengutakam pemberian sanksi bersifat persuasif dan edukatif.

“Sanksi pertama pelanggar bersifat teguran, namun jika masih ngeyel dan tidak mengikuti aturan serta menganggu keselamatan petugas maka akan bertindak tegas,” jelas Asmadi.

Ditempat yang sama, Kapolresta Palembang Kombes Pol Anom Setyadji mengatakan, dalam penegakan peraturan bagi pemilik usaha dan toko yang mana perwali no 14 mengatur jam operasional hanya 5 jam kerja. Jika lebih dari jam yang ditentukan.

“Maka kita bertindak tegas dengan teguran bersifat Humanis, atau lebih keras dengan pencabutan izin usaha bagi pelanggar,” singkatnya.

Editor : Rian

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More