intens.news
Mitra Informasi

Menuju Politik “Non” Dinasti?

0 67

KPU telah menetapkan tanggal 23 September 2020 sebagai agenda pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia. Sebanyak 270 daerah akan menggelar pilkada. 

Ketua KPU RI Arief Budiman mendeklarasikan 270 Daerah yang bakal menggelar pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati seluruh Indonesia. Terdapat sembilan Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur yakni,  Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.

Di Sumatera Selatan, terdapat tujuh Kabupaten dan kota yang bakal menyelenggarakan Pilkada seperti Kabupaten OKU, OKU Timur dan Selatan, Ogan Ilir, Musi Rawas Utara ( Muratara) Penukal Abab Lematang Ilir ( PALI) dan Musi Rawas ( Mura). Seluruh partai bahkan sudah melakukan survei untuk mengusung kader atau non kader untuk dijadikan cabup dan Cawabup.

Terlepas dari semua yang bakal diusung,  mampukah partai politik mencalonkan sosok ideal yang bukan hanya mampu secara finansial juga memiliki kekuatan politik ideal non beking?  Di Sumsel sendiri, muncul nama-nama mantan Kepala daerah yang sudah berpengalaman memimpin suatu daerah, atau kepala daerah incumbent  yang akan mempertahankan kekuasaanya pada pilkada serentak September 2020 nanti.

Seperti air bah, kekuatan politik tersebut seakan tidak bisa di bendung kala politik dinasti mendominasi kekuasaan politik. Politik dinasti bukan hanya untuk mempertahankan kekuasaan klan politik keluarga saja, tetapi juga dalam rangka memperkuat kekuasaan dalam bingkai kekeluargaan di suatu daerah.

Munculnya Dinasti politik ditandai dengan dikabulkannya permohonan oleh individu ke Mahkamah Agung, bahwa setiap individu memliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Lewat sistem politik dengan cara pemilihan langsung, ternyata kian memudahkan para pemangku kekuasaan untuk mempertahankan dominasi politiknya atas nama Demokrasi.

Bagaimana membendung politik dinasti yang seakan mencengkram dan menjadi momok dikalangan pelaku politik? Yang asumsinya hal ini dapat meruntuhkan nilai-nilai berdemokrasi? Maka di perlukan kesadaran pelaku politik dalam beretika. Yakni dengan mengedepan etika politik dalam tiap kegiatan politiknya di masyarakat secara luas. Karena cengkraman kekuasaan dinasti politik yang mengakar dari pusat hingga ke daerah, memberi peluang besar terciptanya klan politik keluarga untuk mendaftarkan diri sebagai kepala daerah.

Dan hal ini butuh keikhlasan para elite politik secara bersama-sama, untuk memutus mata rantai klan politik keluarga. Selain itu, perlu kesadaran masyarakat dalam berpolitik, hingga tidak memilih para calon Gubernur, Wali Kota, dan Bupati yang diusung oleh pertahana.

Disinilah poin penting bagi masyarakat secara global, hingga masyarakat menyadari  jika hal ini terjadi maka politik Dinasti akan terus berjalan dengan politik kekuasaannya. Bahkan, jika tidak dibendung maka politik dinasti bakal menjadi air bah yang meruntuhkan nilai demokrasi. Akibatnya, hanya individu tertentu saja yang mampu dan bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Mari kita sama sama mengawal  pilkada serentak ini agar tidak tercipta politik Dinasti yang merusak tatanan demokrasi.(***)

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More