intens.news
Mitra Informasi

Meski Dua Tahap, PSBB di Palembang Dinilai Gagal

0 100

Tertanggal 16 Juni 2020 kota Palembang resmi menghentikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam dua kali PSBB tersebut terjadi penurunan status penyebaran Corona Virus Deseas 2019 (Covid -19) sehingga ke depan dikedepankan mendisiplinkan protokol kesehatan bagi masyarakat.

Namun meski upaya pemerintah menghentikan penyebaran Covid 19 ini telah dianggap maskimal, tetap saja menuai kritikan dari berbagai kalangan seperti Pengamat Sosial dan Politik Sumatera Selatan (Sumsel), Bagindo Togar Butar-Butar menilai penerapan PSBB di kota Palembang tidak maksimal.

Menurut Bagindo, penerapan PSBB di kota Palembang hanya terkesan adanya upaya pengelabuan publik terkait tanggung jawab pemerintah untuk menanggulangi bencana pandemi Covid-19. Karena, yang terlihat dalam segala sisi tidak maksimal, seperti melakukan protokol kesehatan tidak konsisten atau praktenya terkesan samar.

Benar saja, melansir dari berbagai media massa, bukan hanya Bagindo Togar yang menilai penerapan PSBB di Palembang belum maksimal, namun juga diucapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli yang menilai ini sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Sumsel khususnya di Kota Palembang tentang perwali 14 tahun 2020 ini terkesan setengah hati, karena dalam perwali tersebut dalam 11 sektor usaha yang dibuka, tidak termasuk salah satunya mall.

Untuk diketahui, PSBB di Kota Palembang diterapkan sejak 20 Mei 2020 hingga 2 Juni, kemudian diperpanjang sampai 16 Juni 2020. Meski telah dilakukan PSBB sebanyak dua tahap namun masih saja banyak yang belum mengetahui penerapan pembatasan sosial itu. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran saat PSBB.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang per 14 Juni 2020, masih banyak masyarakat belum mematuhi aturan PSBB tahap II. Seperti banyaknya angkutan umum dan pribadi yang melanggar aturan penumpang diharuskan berjumlah 50 persen dari kapasitas kendaraan.

Kepala Dishub Kota Palembang Agus Rizal mengatakan jumlah pelanggar memang menurun dari PSBB tahap pertama yakni 11 ribu dan kini berjumlah 3300, tetapi pelanggaran masih didominasi oleh pengguna kendaaran umum dan pribadi.

Sebagai evaluasi, jika pemerintah ingin penerapan PSBB lebih sukses, Pemerintah harusnya mengandalkan partisipasi masyarakat dengan membangun sistem ketahanan kesehatan publik.

Untuk membangun sistim ketahanan kesehatan publik, itu sebenarnya tugas pemerintah sekarang, dengan mengandalkan kekuatan partisipasi rakyat seperti adanya tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing warga. Pada intinya, PSBB di Palembang tidak maksimal, tidak tepat arah dan terukur, karena tidak mampu mengandalkan tenaga ahli. (**)

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More