intens.news
Mitra Informasi

Pemkot Ajukan 9 Raperda ke DPRD

0 24

Intens.news, PAGARALAM – Di pembukaan Rapat Paripurna XI, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pagar Alam, Walikota Pagar Alam Alpian Maskoni mengajukan sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROMPEMPERDA) tahun 2021, Jum’at (4/12/2020).

“Pada tahun 2021 Kota Pagar Alam, akan mengajukan 9 Raperda yang telah disusun dalam PROMPEMPERDA. Adapun ke-9 Raperda dalam PROMPEMPERDA, antara lain pertama Raperda Kota Pagaralam tentang perubahan atas Perda Kota Pagaralam Nomor 5 tahun 2018, tentang retribusi daerah. Raperda ini memuat penambahan ketentuan, mengenai besaran tarif retribusi pelayanan Pasar Rakyat,”papar Alpian.

Kedua, Raperda Kota Pagar Alam tentang perubahan atas Perda Kota Pagar Alam Nomor 6 tahun 2018, tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Raperda ini memuat perubahan dan penambahan ketentuan, mengenai besaran tarif retirbusi kekayaan daerah. Ketiga, Raperda Kota Pagaralam tentang perubahan atas Perda Kota Pagaralam Nomor 7 tahun 2018 tentang pajak daerah. Raperda ini memuat perubahan besaran tarif pajak jenis hiburan.

“Keempat, ada Raperda Kota Pagaralam tentang perubahan kedua atas Perda Kota Pagaralam Nomor 8 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pagaralam. Raperda ini merupakan tindaklajut dari peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2019, tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016, tentang perangkat daerah yang mengamanatkan pembentukan unit pelaksana tenkis dinas daerah di bidang kesehatan,” imbuhnya.

Lanjut Alpian, kelima Raperda Kota Pagar Alam  tentang perubahan Perda Nomor 1 tahun 2019, tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Pagar Alam tahun 2018-2023. Raperda ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020, tentang rencana pembangunan jangkan menengah Nasional tahun 2020-2024.

“Keenam, Raperda Kota Pagaralam tentang asuransi kematian bagi masyarakat. Raperda ini disusun sebagai dasar bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam, untuk memberikan perlindungan sosial dan jaminan sosial, kepada masyarakat yang tidak memiliki asuransi kamatian maupun santunan kematian, yang bersumber dari APBN atau APBD,” jelasnya.

Kemudian, ketujuh Raperda Kota Pagara Alam tentang rencana pembangunan industri Kota Pagar Alam. Raperda ini merupakan tindaklanjut dari Undang-undang Nomor 3 tahun 2014, tentang perindustrian untuk mewujudkan tujuan penyelanggaraan perindustrian tingkat Kota. Kedelapan, Raperda Kota Pagaralam tentang pengendalian dan pengawsan distribusi LPG tabung 3Kg, Raperda ini disusun agar pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup LPG 3Kg tepat sasaran, tepat harga dan terjamin ketersediaan pasokan tabung LPG 3Kg di Kota Pagaralam.

Terakhir, Raperda Kota Pagaralam tentang pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era kebiasaan baru Corona Virus Disease 2019.

“Raperda ini disusun sebagai dasar, agar masyarakat dapat tetap melakukan aktivitas seperti biasa, dalam masa pandemi Covid-19 dengan melaksanakan pola hidup masyarakat, yang sehat dan disiplin dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19,” tuturnya.

Editor: Sadam

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More