intens.news
Mitra Informasi

Pengadaan Kapal Penangkap Ikan di Dinas Perikanan OKI Diduga Bermasalah

0 278

Intens.news, PALEMBANG – Pengadaan kapal penangkap Ikan ukuran <5 GT dan alat penangkap ikan jaring insang di Kabupaten Ogan Ilir (OKI) yang menelan anggaran ratusan juta diduga bermasalah. Hal ini telihat saat Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) membuat laporan pengaduan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), Jumat (5/11/2021).

Direktur Eksekutif SIRA, Rahmat Sandi Iqbal mengatakan, berdasarkan informasi dan hasil survey monitoring dilapangan, pihaknya menemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang serta jabatan yang mengerah pada tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang diduga terjadi di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten OKI, pada pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran « S GT dan Alat Penangkap Ikan Jaring Insang (giil nct), menggunakan anggaran bersumber dari APBD TA. 2021, yang dikerjakan oleh CV, RKL seniiai Rp999.919.360.00

“Dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi terhadap kegiatan diatas, untuk itu harus dilakukan pengawasan yang ketat karena diduga pekerjaan tersebut diatas tdak sesuai dengan KAK, Spesifikasi dan RAB, diduga proyek tersebut diduga telah diarahkan yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” katanya didampingi Sekretaris Eksekutif SIRA, Rahmat Hidayat.

Selain itu, pihaknya juga menduga adanya indikasi persekongkolan jahat sehinngga berpotensi merugikan keuangan Negara yang diduga melanggar Undang Undang Tipikor sebagarmana diketahui Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbualan memperkaya diri sendiri atau orang lam atau Suatu korporasi yang dapat merugikan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar, dan Pasal 3 yang berbunyi “setiap orang yag dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalhgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hictup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta.

“Demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak pidana KKN. Oleh sebab itu kamu memandang perlu untuk melakukan laporan pengaduan yang tetap mengacu kepada norma, etika, aturan dan peraturan yang berlaku serta mengedepankan azas praduga tak bersalah ke Supremasi Hukum,” tegasnya.

Diketahui, selain memberika berkas dan membuat laporan pengaduan, SIRA meminta Kejati Sumsel untuk mengusut tuntas dugaan KKN di lingkungan Kabupaten OKI khususnya di Dinas Perikananan. Unutk melakukan pencegahan dan pemberantasan KKN, Kejati Sumsel juga diminta untuk membentuk tim guna melakukan penyelidikan serta memeriksa realisasi pekerjaan sebagaimana telah diuraikan serta untuk dimintai data-data realisasi pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Tak hanya itu, SIRA juga memjinta Kejati Sumsel untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perikanan Kab OKI, PPK (Pejabat Pembuat Komutmen), PA (Pengguna Anggaran) dan pihak pelaksana/kontraktor untuk dimintai keterangannya.

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More