intens.news
Mitra Informasi

Penimbunan Kantor Gubernur Baru Capai 90 Persen

0 16

Intens.news, PALEMBANG – Proyek penimbunan bakal lokasi perkantoran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang terletak di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, kota Palembang ternyata tidak mencapai target penyelesaian di akhir tahun 2020 lalu.

Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, MF Ridho mengatakan, sampai Desember 2020 lalu progres penimbunan baru mencapai 90 persen, tersisa 10 persen lagi yang harus diselesaikan hingga 50 hari ke depan dan dikenakan denda maksimal 5 persen dari nilai proyek sebesar Rp145 Miliar.

“Ini sesuai dengan yang tertuang di dalam addendum yang telah disepakati antara Dinas PU Perkim Sumsel dengan pelaksana proyek penimbunan di lokasi perkantoran Pemprov Sumsel,” kata Ridho, Jumat (22/1/2021).

Menurutnya, PU Perkim selaku instansi teknis yang bertanggungjawab atas penyelesaian proyek ini harus betul-betul men-stressing pelaksana proyek, mengingat sejak awal memang pelaksanaan proyek ini sudah terlambat dari jadwal yang sudah ditetapkan.

Terlebih, pada tahun ini melalui APBD Sumsel lokasi perkantoran terpadu Pemprov Sumsel ini kembali dianggarkan dana sebesar Rp 20 Miliar untuk pengerjaan tiang pancang.

Sedangkan, mengenai kapan rencana pengerjaan kontruksi proyek perkantoran, politisi Partai Demokrat ini mengaku, sepenuhnya diserahkan kepada Pemprov Sumsel. Namun, sebelum pelaksanaan pembangunan Komisi IV menyarankan agar terlebih dulu belajar ke Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) yang membangun kantor  Pemprovnya dan kantor DPRD berdampingan tanpa menggunakan uang APBD tapi dibiayai pihak ketiga dalam hal ini PT Waskita Karya Persero Tbk (WSKT).

Diakuinya, tahun 2021, anggaran dari APBD Provinsi Sumsel masih ikut membantu sejumlah proyek infrastruktur di kota Palembang.

“Ada untuk Jembatan Musi VI yang dianggarkan tahun ini, aku lupa nilai jumlahnya  tapi ada peruntukannya untuk itu, yang aku tahu yang bakal sudah jelas ini untuk pembebasan lahan  Fly Over Simpang Sekip, karena anggaran dari pusat melalui Balai Besar Jalan,  dari APBD Provinsi Sumsel pembebasan lahan Rp 56 Miliar dan dari Pemkot Palembang Rp 24 Miliar, itu diprediksi hampir  Rp 80 Miliar biaya pembebasan untuk fly over itu,” jelasnya.

Pastinya menurut politisi partai Demokrat ini, yang jadi prioritas adalah pembebasan lahan yang pertama untuk pembangunan Fly Over simpang Angkatan 66  nilainya Rp 56 Miliar selebihnya  untuk pembebasan lahan  yang lain salah satunya  di Jembatan Musi VI dan Musi IV.

“Untuk Jembatan Musi VI aku kira lanjutan karena enggak akan mungkin dia diresmikan, itu yang dianggarkan tahun ini untuk pembebasan kiri dan kanan nilainya aku lupa  kalau lahan untuk porsi jembatan belum bebas untuk jembatan Musi IV yang di  Kuto  nah itu yang masih mangkrak,” katanya.

Sebelumnya, untuk pembangunan Flyover Simpang Angkatan 66 Pemkot Palembang membutuhkan  lahan seluas kurang lebih 6000 meter persegi dengan menelan dana Rp 281 Miliar  dan ini telah masuk dalam sembilan program strategis 2020-2023 pembangunan kota Palembang.

Sedangkan untuk Jembatan Musi VI konstruksi keseluruhan bentang Jembatan sudah tersambung dengan panjang total konstruksi Jembatan Musi VI yaitu 925 meter, lebar 11,5 meter. Jembatan ini mengakomodir lalu lintas dua lajur, dua arah dengan lebar 8,5 meter trotoar 2×1,5 meter kiri dan kanan dan tinggi tinggi clerance dari Sungai Musi 13 meter dan tinggi di atas jembatan 5,2 meter dengan kapasitas dilalui oleh kendaraan muatan sumbu 8 ton.

Editor : Ridiansyah

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More