intens.news
Mitra Informasi

Pilkada 2020, Bawaslu Sumsel Lebih Ekstra Awasi 10 Calon Petahana

0 2

Intens.news, PALEMBANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumsel akan mengawasi semua calon Petahana yang kembali mencalonkan diri di Pilkada serentak Desember 2020 nanti.

Ketua Bawaslu Sumsel, Iin Irwanto, mengatakan, menjelang Pilkada nanti, sebanyak 10 calon Petahana dari 6 Kabupaten di Sumsel yang kembali mengikuti Pemilukada.

“Calon petahana yang ikut mencalonkan diri ada 6 kabupaten yakni Muratara 2 orang, Musi Rawas 2 orang, Ogan Ilir 1 orang, Pali 1 orang, OKU Selatan 2 orang, dan OKU 2 orang. Jadi totalnya 10 orang,” katanya kepada Intens.news, Rabu (16/9/2020).

Iin menuturkan, pihaknya akan lebih ekstra untuk mengawasi calon Petahana dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena dinilai ada potensi menggunakan penyalahgunaan wewenang jabatan

“Terkait dengan calon petahana ini kami akan mengawasi lebih ekstra, karena disitu ada potensi pelanggaran seperti penyalahgunaan wewenang yang selama ini ASN bekerja dengan petahana, dan ini akan kita cek dengan dinas-dinas serta instansi pemerintah jika ada ASN memberikan keuntungan bagi calon,” ujarnya.

“Kemudian kita juga akan melihat apakah ada mobilisasi gerakan dari ASN untuk mendukung calon petahana,” tambahnya.

Menurut Iin, hal itu pasti ini ada pengaruhnya juga dengan calon petahana yang mencalonkan diri. Meskipun tidak menutup kemungkinan ASN mendukung bukan petahana, tapi menjadi potensi.

“Untuk pemanfaatan fasilitas negara, kita akan mengawasi jangan sampai ada kendaraan dinas, dan fasilitas pemerintah di gunakan kampanye oleh calon petahana,” ungkapnya.

Selain penggunaan fasilitas negara, pihaknya juga akan mengawasi penggunaan dana Bansos jika digunakan oleh calon Petahana pada saat kampanye.

“Untuk bansos akan kami awasi, karena dana bansos tidak boleh di manfaatkan untuk kampanye. Bansos harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tidak ada embel embel untuk mendukung Paslon,” tuturnya.

“Jadi ketika ada potensi pelanggaran, utamanya di pasal 71, maka akan kami periksa dan investigasi dan kemudian akan kami kaji apakah ini ada hubungannya dengan petahana atau pejabat yang berwenang,” sambung Iin.

Iin mengatakan, dana bansos bisa di gunakan dan di salurkan kepada yang berhak menerimanya, asalkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

“Sanksi untuk ASN dan pejabat yang melakukan fasilitas negara dan menggunakan dana Bansos bisa terancam pidana, kemudian terkait netralitasnya kita akan rekomendasikan kepada komisi ASN terkait, karena  sanksi yang memberikannya adalah komisi ASN , jadi sangksi nya mulai dari teguran sampai pemecatan. Jika ada calon petahana yang terbukti, untuk sanksi pembatalan bisa saja kita rekomendasikan kepada KPU,” tandasnya.

Editor : Ridiansyah

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More