intens.news
Mitra Informasi

PKBI Teken MoU Dengan LPKA Kelas I Palembang

0 42

Intens.news,PALEMBANG – Dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumsel menggelar Memorandum of Understanding (MoU) dan pertemuan koordinasi dengan para stakeholder di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang.

Ketua PKBI Sumsel, Amirul Husni mengatakan, MoU ini merupakan langkah awal yang sudah berjalan sejak tahun 2014. Hal tersebut untuk program kegiatan pembinaan kepada anak didik yang berhadapan dengan hukum

“Tujuan MoU ini untuk memberikan dukungan kepada anak didik yang berhadapan dengan hukum di LPKA, supaya kedepannya penghidupan mereka dapat berjalan dengan baik seperti anak didik lainnya,” katanya, Senin (24/02/2020).

Diungkapkan Hairul, dalam kegiatan MoU ini, pihaknya sengaja mengajak stakeholder dan instansi lainnya untuk berkontribusi sesuai dengan kewenangannya.

“Mudah-mudahan apa yang kita lakukan  kepada anak didik di LPKA dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat meingkatkan prestasi dan percaya diri mereka ketika berada di luar nanti,” ungkapnya.

Sementara, Kepala LPKA Klas I Palembang, Tri Wahyudi mengucapkan terima kasih kepada PKBI yang selama ini telah banyak memberikan bantuan dan sentuhan kepada anak didik yang berhadapan dengan masalah hukum di LPKA ini.

“Kami juga banyak dibantu PKBI dalam membina anak-anak lapas, dan saya rasa MoU ini sangat bagus untuk program-program kedepannya,” tuturnya.

Dijelaskan Wahyudi, selama ini LPKA membina anak-anak dengan cara menjaga hubungan kekeluargaan yang  baik, seperti menanamkan pendidikan formal dan non formal, kepribadian di dalam lingkungan lapas. “Yang dibina di lokasi ini bentuk hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan,” paparnya.

Menurutnya, MoU ini untuk mendorong semua program pemenuhan hak anak didik di LPKA seperti kesehatan, agama, pendidikan dan ketrampilan. “Kalau 4 program ini sudah ada, maka bisa membekali mereka bersaing dengan anak-anak di luar,” katanya.

Namun, untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak didik di lapas LPKA ini, pihaknya terkurung soal jaminan kesehatan BPJS kesehatan. Sebab, anak didik yang masuk di dalam bukan dari BPJS, tapi berdasarkan dari surat penahanan.

Dirinya meminta agar stakeholder dan instansi terkait dapat membantu semua jaminan kesehatan 197 anak didik LPKA terutama soal BPJS

“Kalau seandainya anak didik LPKA sakit tidak terkaper BPJS, maka akan susah untuk berobat, makanya kami minta kepada dinsos dan Dinkes. Tujuannya jika anak didik LPKA perlu bantuan kesehatan jangan sampai di tolak. Intinya, terlepas dia mempunyai BPJS atau tidak, bagaimana caranya supaya mereka dilayani dulu,” pungkasnya.

Editor : Ridiansyah

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More