intens.news
Mitra Informasi

Proses Penyaluran BST Tuai Kritik

0 31

Intens.news, PALEMBANG – Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kini, pemerintah kembali mengucurkan BST tahap dua melalui Kementerian Sosial (Kemensos), kemudian disalurkan lewat kantor Pos.

Namun, yang menjadi sorotan Forum Diskusi Sumatera Selatan (FDSS), yakni bagaimana mekanisme penyaluran, respon masyarakat, hingga efektivitas BST terhadap masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Founder FDSS Arip Farawita mengatakan, kehadiran pemerintah sebagai respentatif negara dalam membantu masyarakat untuk mampu bertahan di masa pandemi dan krisis ekonomi yang  melanda.

Namun sorot pandangnya, melihat dari proses pengajuan, validasi hingga verifikasi kerap kali terjadi tidak sinkron data antar tahapnya hingga akhirnya menjadi ulasan penting dalam mekanisme penyaluran dana BST ini.

“Terkait penyaluran BST ini ya memang pada dasarnya BST ini sama-sama kita ketahui adalah niatan yang mulia daripada pemerintah. Namun kemudian sering kali prosesnya ini yang barangkali terkendala atau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang merusak kesuksesan bantuan ini,” kata Arip.

Pengamat Sosial, Rudi Pangaribuan menimpal, dalam proses pengajuan kerap kali terjadi tidak sinkron data yang akhirnya berujung pada tidak tepat sasaran, menjadi kecemburuan sosial hingga metode pembagian BST melalui kantor pos yang dinilai salah dalam metode pembagiannya.

“Selain daripada data yang tidak sinkron ataupun ada yang memang membutuhkan ternyata tidak mendapatkan, ini juga keluhan dari masyarakat ini, dari segi penyaluran ini, sepertinya memang juga harus tetap menerapkan prokes, itu yang paling penting. Karena secara tidak langsung bantuan ini ditujukan untuk membantu masyarakat di masa pandemi, namun kemudian ketika penyaluran bantuan itu justru menimbulkan kerumunan,” katanya.

Kepala PT Pos Palembang Risdayanti memaparkan, mekanisme penyaluran dana BST hingga ketangan penerima. Dimulai dari pengajuan KPM dari pejabat daerah yang terendah RT dan RW, kelurahan, Dinas sosial, kemudian Kementrian sosial akan menyetujui data yang diajukan.

“Kemudian PT Pos sebagai pihak penyalur bantuan tersebut yang tentu akan terjadi proses panjang. Untuk tahap dua tahun 2021 di wilayah Pos Palembang hari selasa nanti,” ujarnya saat di konfirmasi.

Menurut Risda, Jumlah KPM di wilayah kantor Pos Palembang yakni 37ribu yang tersebar di beberapa Kabupaten seperti di Ogan Ilir, Banyuasin dan Kota Palembang. Terkait dengan adanya isu-isu yang beredar tentang kurangnya ketepatan dalam pembagian, Risda menyebut itu bukan BST.

“Sejauh ini kantor Pos tidak ada kendala dalam penyaluran, kita menerima data Kemensos dari rt, rw dan kades. Paling hanya memastikan agar tidak double saja karena kita kan hanya menyalurkan, kalau yang disebut-sebut kurang tepat itu mungkin bukan BST,” jelas Risdayanti.

Editor: Sadam

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More