intens.news
Mitra Informasi

PST Laporkan Enam Pekerjaan di Lingkungan Pemkab Buara Enim dan Pemkot Prabumulih ke Kejati Sumsel

0 95

Intens.news, Palembang, Puluhan massa tergabung dalam lembaga Pemerhati Situasi Terkini (PST) melakukan aksi demonstrasi di Kejati Sumsel. Kedatangannya melaporkan sejumlah pekerjaan yang ada dilingkungan Pemerintah Kabuapaten Muara Enim dan Pemerintah kota Prabumulih yang terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Koordinator Aksi, Alex Kazjuda mengatakan bahwa, berdasarkan hasil monitoring PST dilapangan terkait beberapa item kegiatan yang menggunakan keuangan Negara itu diduga kuat adanya dugaan unsur yang mengarah pada tindak pidana KKN.

“Kami selaku pengawasan dari kontrol sosial terkait penggunaan keuangan Negara yang mana hari ini mengadakan aksi damai dalam agenda melaporakan dugaan adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi,” kata Alex saat dinincangi.

Diketahui, dalam aksinya mereka menyampaikan sejumlah pekerjaan yakni di lingkungan Pemerintahan Kota Prabumulih seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada kegiatan rehalibitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN 17 Prabumulih T A 2021 dikerjakan oleh CV Riny Lutfi dengan nilai Rp659.296.000, Rehallibitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMPN 04 Prabumulih T A  2021 dikerjakan oleh Tanjung Jaya Abadi dengan nilai Rp656.268.000, Rehalibitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN 01 Prabumulih T.A 2021 dikerjakan oleh Tanjung Jaya Abadi dengan nilai Rp 549.410.000,-

Kemudian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan yang dilaporkan yakni Rehalibitasi Pasar Tradisional Modern Kota Prabumulih T A 2021 dikerjalan oleh PT Sehati Jaya Perkasa dengan nilai Rp1.949.197.000, Rehalibitasi Rumah Jabatan Wakil Walikota Kota Prabumulih T A 2021 dikerjakan oleh CV Karada dengan nilai Rp1.320.645.000 serta Peningkatan Jalan depan Kantor Lurah Gunung Ibul Barat T.A 2021 dikerjakan oleh Cv.Renalbooy dengan nilai Rp1.572.747.000.

Sementara dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim yakni Dinas Kesehatan kegiatan  Belanja AAS (Atomic Absorption Spectrometer)(DAK) TA 2021, dikerjakan oleh PT Sindoro Argo Sakti dengan nilai kontrak Rp1.129.700.000, Pembangunan Puskesmas Kec.Panang Enim T.A 2021 dikerjakan oleh CV.Tiga Muara dengan nilai kontrak Rp 2.939.399.000, Pembangunan Puskesmas Kec. Empat Petulai Dangku T.A 2021 dikerjakan oleh Cv.Duta Kurniawan dengan nilai kontrak Rp 3.152.426.605,-

Selain itu juga terdapat beberapa dinas lainnya yakni Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kegiatan Belanja Modal Gedung dan  Bangunan T.A 2021 dikerjakan oleh CV.Asoka Indah dengan nilai kontrak Rp1.420.000.000, Dinas Perdagangan Kegiatan yang dilaporkan yakni Pembangunan Pasar Rakyat Desa Tanjung Kemala Kec. Lubai TA 2021 APBN, yang dikerjakan oleh Rabia Kontruksi dengan niai kontrak Rp 3.547.264.000.

Terakhir Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kegiatan yang dilaporkan yaitu Rehab Bangunan Gedung Kantor Lainnya Tidak Sederhana (Tingkat Kerusakan berat/persentase kerusakan 65%) T A 2021 dikerjakan oleh Cv Alfarez Kencana Raya dengan nilai kontrak Rp1.515.600.000.

Dengan melakukan aksi demonstrasi, PST berharap agar Kejati Sumsel dapat menindaklanjuti laporan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Kami minta Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan memanggil dan memerksa terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi pada 6 kegiatan proyek yang dikelola dua OPD Dinas di Pemkot Kota Prabumulih dan enam kegiatan proyek yang dikelola emapt OPD Dinas di Pemkab Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, panggil dan periksa PPK dan KPA terkait,” tegasnya.

Alex menegaskan, sebagai control social hal ini tentunya harus dilakukan dengan harapan pembangunan di Sumsel tercipta sesuai dengan aturan dan terciptanya tata kelolah pemerintahan yang bersih dari KKN.

“Dengan mengacu pada UU No 31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi, kemudian PP No.71 th 2000 tentang tata cara dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dan PP No.105 th 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Negara, kami harapkan lapofran kami ini segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Aksi merekapun disambut baik oleh Kasi Penkum Kejati Sumsel, M Radyan. Hal ini pun akan dilaporkan ke atasannya untuk segera ditindaklanjuti terkait aksi sekaligus penyampaian laporan dari PST

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More