intens.news
Mitra Informasi

Puluhan Massa Minta Pemerintah Pusat Lahirkan Undang-Undang Koruptor

0 37

Intens.news,PALEMBANG – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Dana Pajak Rakyat (APP-DPR) Sumatera Selatan meminta pemerintah pusat melahirkan undang-undang bagi para pelaku suap dan koruptor. Hal tersebut diungkapkan Kordinator Lapangan APP-DPR, Eddy Erianto, saat menyampaikan orasi di Kejati Sumsel, Rabu (26/02/2020).

Eddy berujar, undang-undang tersebut untuk batasan hukuman minimal 15 tahun penjara bagi para pelaku suap dan koruptor tanpa ada potongan remisi. “Harapan kita tidak ada kata lain harus dihukum minimal 15 tahun penjara, sehingga tidak ada lagi dugaan bermain dengan hakim, karena banyak yang di korbankan,” katanya.

Selain melahirkan UU, ia juga berharap agar pemerintah membuatkan penjara khusus bagi para koruptor di sebuah pulau dari sekian banyak pulau di Indonesia. Sehingga para koruptor tidak leluasa keluar masuk.

Eddy juga meminta, agar Kejati Sumsel untuk mengusut tuntas indikasi korupsi di salah satu Kabupaten Sumsel terkait persoalan anggaran APBD.

“Hari ini, kita serahkan berkas di Kejati Sumsel untuk mengusut dengan peralatan lainnya. Sekarang sudah luar biasa, korupsi melakukan hubungan melalui telegram selama tiga menit bisa terhapus,” jelasnya.

Menanggapi aksi tersebut, Kasi Penerangan dan Hukum Kajati Sumsel, Khaidirman menyampaikan, bahwa ada dua hal tuntutan yang diberikan, yakni permasalahan regulasi yang di anggap tidak efektif, berharap untuk menyelesaikan itu, Kedua, laporan tentang indikasi tindak pidana korupsi di salah satu kabupaten terhadap anggaran APBD.

“Tadi, sudah diberikan secara tertulis dan berarti sedang dalam proses akan dilakukan penyelidikan. Yakinlah apabila ada dukungan alat bukti maka akan diproses lebih lanjut,” tandasnya.

Editor : Ridiansyah

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More