intens.news
Mitra Informasi

Rapat Paripurna DPRD Banyuasin, Ini Penyampaian 5 Usulan Bapemperda

0 51

Intens.news, BANYUASIN – Dewan Perwakilan Rakat (DPRD) Banyuasin gelar rapat paripurna VII masa persidangan I dalam acara pembahasan rencana peraturan daerah (Raperda) usulan insentif DPRD Kabupaten Banyuasin bertempat di Gedung Rapat Paripurna DPRD Banyuasin Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, Jumat (20/11/2020).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Banyuasin, Irian Setiawan, rapat dalam rangka penyampaiyan nota pengantar/penjelasan tentang Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2020.

Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuasin, Samsul Rizal, menyampikan, atas nota pengantar/penjelasan tentang Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2020. Ada 5 (lima) rancangan Perda Kabupaten Banyuasin.

Pertama, rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bahwa pada prinsipnya pembentukan Raperda ini merupakan upaya untuk menyederhanakan regulasi mengenai Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuasin, dengan penambahan beberapa ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dengan adanya penyederhanaan terhadap regulasi Pajak dan Retribusi Daerah, diharapkan memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dan semua lapisan masyarakat Banyuasin untuk melaksanakan dan memahami regulasi tentang di Kabupaten Pajak dan Daerah Retribusi Banyuasin, yang pada hasilnya akhirnya adalah peningkatan sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi daerah.

Kedua Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan merupakan cerminan kemajuan daerah, suatu daerah dikategorikan maju tercermin dari maju pendidikannya dan lestari kebudayaannya.

“Demikian pula ide awal pembentukan Raperda ini, untuk membentuk kesatuan hukum penyelenggaraan pendidikan dalam dan kebudayaan di Kabupaten Banyuasin, sehingga adakodifikasi hukum dalam upaya memajukan pendidikan dan melestarikan kebudayaan Kabupaten Banyuasin,”ujarnya.

Ketiga, rancangan perda tentang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : Pembentukan Raperda ini merupakan upaya untuk merampingkan, konsistensi dan kerapihan dalam pengaturan, serta menghindari tumpang tindih , kewenangan tentang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Banyuasin.

“Diharapkan kedepan, dengan adanya regulasi ini dapat memberikan kemudahan bagi kita semua untuk memahami dan melaksanakan produk hukum ini, mengingat Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi akan diatur dalam satu modifikasi hukum,”ujar Samsul.

Keempat, Rancangan Perda tentang Badan Usaha Milk Daerah dan Penanaman Modal : Diusulkannya Raperda ini merupakan bentuk untuk menjamin kepastian komitmen DPRD hukum dalam iklim dunia usaha dan penanaman modal di Kabupaten Banyuasin.

Diketahui Kabupaten bersama bahwa Banyuasin mendirikan 3 (tiga) BUMD, yakni PDAM Tirta Betuah, PD Pasar Sedulang Setudung dan Perumda Sei Sembilang, yang ketiganya diatur dalam peraturan daerah terpisah.

Dengan adanya Raperda ini maka ketiga BUMD tersebut akan diatur dalam satu kesatuan hukum. Selanjutnya, sehubungan dengan penanaman modal, kami berpendapat bahwa salah satu penyebab lambatnya laju investasi di Kabupaten Banyuasin adalah regulasi yang tidak memadai, untuk itu kami mengusulkan adanya produk hukum daerah yang mengatur tentang penanaman
modal dan kerjasama daerah, yang berdasarkan kajian, lebih efektif diatur bersama dengan produk hukum daerah tentang BUMD.

“Kesatuan hukum yang dengan adanya mengatur tentang BUMD dan Penanaman Modal, kemudahan dalam diharapkan memberikan pelaksanaan dan pengawasan terhadap BUMD dan Penanaman Modal di Kabupaten Banyuasin,”kata Samsul.

Kelima Rancangan Perda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Pembentukan Raperda ini merupakan upaya untuk mencapai kondisi tertib dan ketentraman sehingga dapat menjadi jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi bidang kegiatan lainya, seperti investasi atau penanaman modal sehingga menggerakkan ekonomi kerakyatan.

“Raperda ini juga diharapkan mampu menjadi payung hukum bagi penegak Pemerintah Daerah untuk menanggulangi dan menindaklanjuti adanya tindakan pelanggaran ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Banyuasin, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera,” tutupnya.

Editor : Ridiansyah

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More