intens.news
Mitra Informasi

Raperda Penegakan Hukum Penyakit Menular dan Bencana Masuk Tahap Finalisasi

0 39

Intens.news, PALEMBANG – Raperda inisiatif DPRD Sumsel tentang Peningkatan Displin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Penyakit Menular dan Bencana, khususnya dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Sumsel, kini sudah masuk tahapan finalisasi.

Pasalnya, direncanakan Rabu (25/11/2020) tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumsel bakal menghadap ke Kemendagri guna akan berkonsultasi, sebelum disahkan pada 4 Desember 2020.

“Kami akan terlebih dulu konsultasi sekaligus memohonkan evaluasi kepada Kemendari mengenai item-item yang ada pada Raperda inisiatif ini,” kata Ketua Bapemperda DPRD Sumsel, Toyeb Rakembang, di sela-sela rapat paripurna XXII DPRD Sumsel, Rabu siang (25/11/2020).

Menurut Toyeb, diantara isi yang tertera di dalam perda itu salah satunya mengatur soal sanksi bagi pelanggar.

Mulai dari sanksi administratif, sosial berupa kerja sosial hingga sanksi denda khusus bagi koorporasi/perusahaan dan tempat usaha yang melanggar sebesar Rp25 juta serta pencabutan izin usaha.

“Seperti, rumah makan yang tidak mematuhi protokol kesehatan (prokes) terkait pandemi COVID-19. Tapi sebelum dikenakan sanksi, lebih dulu akan dilakukan peringatan satu hingga peringatan ketiga. Masih juga tidak mengindahkan, barulah dilakukan penindakan,” ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Ia menuturkan, dalam raperda ini juga berisikan upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, terutama di masyarakat dengan meminimalisir jumlah pengunjung di acara-acara yang digelar masyarakat, seperti pesta pernikahan, selamatan dan lainnya.

“Inti dari perda inisiatif yang kami ajukan ini tidak akan memberatkan masyarakat. Tapi justru untuk melindungi masyarakat dari pandemi COVID-19,” jelasnya.

Editor: Sadam

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More