intens.news
Mitra Informasi
intens hari raya

Sejak 2004 Hingga Maret 2021, KPK Tangkap 152 Kepala Daerah

0 12

Inten.news,  PALEMBANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap 152 kepala daerah di seluruh Indonesia yang terjerat kasus korupsi mulai dari tahun 2004 hingga Maret 2021 lalu. Hal ini dikatakan Ketua KPK, Irjen Pol Firli Bahuri, saat memberikan kuliah umum di Universitas Sriwijaya, Kamis (15/04/2021). 

Kata Firli, 152 Kepala Daerah yang ditangkap 22 merupakan Gubernur dan 130 lainya Walikota dan Bupati serta Wakil. Selain itu juga ada anggota DPR dan DPRD sebanyak 281 orang dan jabatan eselon 1 sampai 3 sebanyak 247 orang.

“Pendek kata semua bisa terlibat korupsi baik Eksekutif dan juga Legislatif,” katanya.

Selain dikalangan pejabat pemerintahan dan anggota DPRD, KPK sejak tahun 2004 juga telah menangkap pihak yang bekerja di Swasta sebanyak 338 orang, Hakim 22 orang, pengacara 12 orang,  jaksa 10 orang, komisioner 8 orang, korporasi 7 orang, dan duta besar ada 4 orang, serta polisi ada 2 orang.

“Itu artinya korupsi tidak memandang tempat serta jabatan apapun, jika ada peluang korupsi bisa dilakukan. Tinggal bagaimana seluruh penyelenggara itu lebih efektif dalam tata kelola keuangan mereka,” ungkapnya.

Dalam hal ini pun Firli berharap, agar kepala daerah tidak menyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Bahkan ia meminta agar kepala daerah mampu memperbaiki sistem guna mencegah korupsi bisa terjadi.

“Karena kalau ingin memberntas korupsi kepala daerah seperti Gubernur, Walikota, Bupati beserta wakilnya, serta pimpinan DPRD itu yang berada didepan untuk menghentikan tindakan korupsi,” terangnya.

Firli mengungkapkan, jika banyak hal yang telah dilakukan KPK untuk mencegah terjadinya proses korupsi salah satunya dengan cara pendekatan Human Interest. Karena menurutnya, korupsi juga merupakan kejahatan melawan manusia.

“Korupsi itu selain merugikan negara, juga merugikan masyarakat, Karena hak-hak rakyat terampas, hak hak rakyat tidak bisa terpenuhi karena korupsi. Itu merupakan kejahatan melawan manusia. Jadi kita saat ini kedepankan Human Interst ini agar oknum oknum yang ingin melakukan tindak Korupsi tertegun hatinya karena Korupsi merupakan kejahatan terhadap manusia (masyarakat),” tutupnya.

editor : Fadhil

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More