intens.news
Mitra Informasi

Serahkan Surat Pernyataan Terkait Pemotongan BLT, Warga Harap Kades Tanjung Medang Segera Diadili

0 303

Intens.news, PALEMBANG – Kasus dugaan pemotongan BLT di Desa Tanjung Medang, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim masuk ke proses pemeriksaan. Dimana aparat dari Polres Muara Enim telah mendatangi Desa tersebut terkait adanya dugaan pemotongan BLT dari Dana Desa yang diduga dilakukan oleh oknum Kades setempat.

Salah satu warga Desa Tanjung Medang, Marzuki, saat dibincangi mengatakan, bahwa beberapa warga telah menjalani proses pemeriksaan dari Polres terkait dugaan pemotongan BLT yang ada di Desa itu.

“Polisi sekitar empat orang datang ke Desa kami, nah yang diperiksa ada tiga orang Linmas yang gajinya terpotong, kemudian lima orang yang BLT nya terpotong,” ujar Marzuki.

Untuk yang telah menjalani pemeriksaan dari Kepolisian pada Selasa (10/8/2021), terdapat tiga orang dari Linmas, kemudian 6 orang penerima BLT.

“Bertiga linmas Nedi damsir, Dedi pratama dan Merdi. Kemudian yang penerima BLT terpotong yakni Sutrisno, Jamal, Alisan, Alek samsi dan Erwani. Mereka hanya perwakilan saja sedangkan puluhan warga lainnya memberikan surat pernyataan. Ada 32 warga,” jelas dia.

Diketahui, permasalahan di Desa tersebut bukan hanya dugaan pemotongan BLT dan tunjangan perangkat desa saja, melainkan adanya indikasi mengganti perangkat desa tanpa sepengetahuan perangkat lama.

Sementara sebelumnya, Junaidi selaku korban membeberkan, terkait BLT saat itu harusnya masyarakat sebanyak 158 orang menerima 1,8 juta. Namun, nyatanya masyarakat hanya menerima 1,2 juta. Sehingga total uang yang diduga dipotong oleh Kades tersebut senilai Rp 94.800.000.

Selain BLT, pemotongan tunjangan perangkat desa juga senilai Rp 43.254.000. Kemudian masalah honor Linmas senilai Rp 5.124.000.

“Kemudian kades menjanjikan kalau ada pencairan selanjutnya, kades akan menambah dua bulan. Nah ketika 2021 januari saat pencairan masyarakat pun bertanya, tetapi kades bilang malah “itu permasalahan aku” tetapi sampai sekarang belum ada dana itu,” jelasnya.

Junaidi mengaku, selain tidak adanya keterbukaan dalam pembagian BLT dan tunjangan, perangkat Desa pun diganti tanpa adanya sepengatuhuan pengurus lama.

Junaidi salah satu warga setempat mengatakan, bahwa kejanggalan dalam pemerintah desa yang dimaksud seperti pemotongan dana BLT tahun 2020, Tunjangan Perangkat Desa, dugaan penggelapan dana Linmas serta mengganti perangkat desa tanpa sepengetahuan perangkat lama.

Terpisah, Kuasa Hukum Warga setempat, H Yopie Bharata ketika dikonfirmasi mengapresiasi penyidik dari Polres Muara Enim yang telah proaktif dalam menjalankan mencari kebenaran sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia.

“Kami memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepolisian Resort Muara Enim untuk mencari kebenaran materil dalam dugaan tindak pidana di wilayah hukumnya,” ujar dia.

Sementara Kades Tanjung Medang, Ujang Sodikin saat dikonfirmasi, belum ada tanggapan terkai dugaan hasus tersebut hingga berita ini diturunkan.

Editor : Ridiansyah

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More