intens.news
Mitra Informasi

SIRA Minta BPK RI Prioritaskan Audit Tujuh Proyek Pengadaan di Dinas Pendidikan Kota Palembang

0 118

Inten.news, PALEMBANG – Proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Kota Palembang menuai polemik. Pasalanya, sebanyak tujuh proyek pengadaan di Dinas tersebut dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumsel untuk memprioritaskan mengaudit tujuh pengadaan tersebut.

Direktur Eksekutif SIRA, Rahmat Sandi Iqbal ketika dikonfirmas mengatakan, berdasarkan hasil investigasi yang mereka lakukan, dalam proyek pengadaan tersebut diduga mengarah ke praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Oleh sebab itu, sebagai kontrol sosial untuk mendukung pemerintah dalam pembangunan dari berbagai lini, pihaknya meminta kepada lembaga atau pihak yang berwenang untuk melakukan pengecekan dan meminta data realisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita telah memberikan data ke Kejati Sumsel untuk di telaah. Apapun hasilnya nanti kita lihat saja. Sebagai kontrol sosial kita juga punya hak untuk menyampaikan dan tetap mengacu kepada undang-undang KIP nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi dan PP nomor 43 tahun 2018,” jelasnya didampingi Sekretaris Eksekutif SIRA, Rahmat Hidayat. Kamis (2/11/2021).

Dalam permasalahan ini,  SIRA menduga adanya dugaan KKN pada Pengadaan Smart Globe SD Negeri, dan SMP yang menelan anggaran tahun 2021 sekitar Rp6,7 miliar. Selai itu juga Pengadaan Buku Administrasi SMP Kota Palembang TA 2021 dengan nilai Rp2,4 milar serta Mobiler Ruang Kelas SD Negeri TA 2021 Rp6,9 miliar.

Kemudian Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SMP Negeri TA 2021 dengan nilai sekitar Rp2,6 M, Pengadaan Alat Peraga Narkotika Sintetis SMP Negeri TA 2021 senilai sekitar Rp1,8 M dan pengadaan buku SD Kota Palembang TA 2021 senilai sekitar Rp2,4 M.

“Kita meminta BPK Ri Perwakilan Sumatera Selatan untuk mempriotitaskan mengaudit tujuh pengadaan di Dinas Pendidikan Kota Palembang,” jelasnya.

Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan Sumsel, Acep Mulyadi saat dikonfirmasi membenarkan jika SIRA meminta BPK selaku institusi yang berwenang untuk memeriksa keuangan negara di Sumsel agar melakukan audit terhadap tujuh proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Kota Palembang.

“ Benar tadi yang jelas Sandy dan kawannya sudah menyerahkan laporan permohonan audit ke BPK,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Zulinto saat dikonfirmasi terkait permasalahan yang ada di bawah kepemimpinannya terkesan bungkam. Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan darinya.

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More