intens.news
Mitra Informasi

Tanggapan Pengamat Pendidikan Terkait KBM Tatap Muka Tahun 2021

0 104

Intens.news, PALEMBANG – Pengamat Pendidikan di Sumatera Selatan menanggapi positif Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait pembelajaran tatap muka.

Pengamat Pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel), Lukman Haris menilai, pemerintah daerah harus bijak dalam rencana kegiatan belajar dan mengajar (KBM) di sekolah dengan sistem tatap muka, yang bakal kembali dilakukan institusi pendidikan pada Januari tahun depan.

Menurutnya, Meski pemerintah pusat telah mengizinkan tatap muka, namun segala persiapan matang harus diterapkan seperti disiplin protokol kesehatan.

“Karena pusat memberikan izin dengan tidak lagi melihat zona merah, kuning ataupun hijau. Nah ini berarti pemerintah daerah harus mempunyai kebijakan sendiri terhadap daerahnya, dengan mempertimbangkan semua yang berkompeten,” ujarnya.

Menurut Lukman, sebetulnya keputusan Mendikbud itu ada buruk dan baiknya, artinya dalam keputusan itu sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar melakukan diskusi dan pertemuan secara khusus membahas semua risiko dan persiapan yang perlu diatur dalam sekolah tatap muka tahun 2021, seperti meminta pendapat pihak-pihak ahli kesehatan, atau ikatan dokter indonesia, dan stakeholder lain di segala bidang yang terlibat.

Termasuk saran penting dari dinas pendidikan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dan orang tua wali murid. Artinya pemerintah daerah harus betul-betul bersinergi dengan mereka, sebab kalau tidak justru nanti akan berbahaya.

“Pemerintah daerah kota ataupun provinsi wajib selektif memilah keputusan. Dalam arti siap bertanggung jawab atas risiko yang terjadi, jika ada permasalahan di sekolah maupun di luar sekolah, termasuk keamanan para siswa mulai pelajar SD hingga SMA,” terang Lukman.

Sedangkan, untuk persiapan protokol kesehatan di sekolah, kata Lukman, instansi tersebut harus benar-benar siap, jadi di sekolah wajib disediakan tempat cuci tangan, wajib memakai masker, bagi yang tak patuh ada sanksi. Menerapkan jaga jarak di ruang kelas, laboratorium maupun aula sekolah.

“Ini harus betul-betul diperhatikan, apakah sekolah sudah sanggup melaksanakan protokol kesehatan, ditambah sekolah harus jalin komunikasi dengan orangtua. Kalau terjadi apa-apa sekolah sudah komunikasi. Intinya jangan ambil keputusan sendiri atau mungkin sekolah disediakan dana khusus pengadaan masker. Takutnya ada orangtua yang tidak mampu beli,” ujarnya.

Sementara itu, Hj Agustina Hanafi selaku pengamat pendidikan dan sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi Unsri mengatakan, dirinya belum setuju wacana kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka dilaksanakan.

Menurutnya, ketahanan tubuh manusia kita tidak tahu,  kalau kita bisa memprediksikan boleh boleh saja,  tetapi apa fasilitas yang bisa menunjang kita belajar tatap muka.

“Saat ini kita berusaha untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini kalau kita tidak berhubungan langsung,  kalau kita berhubungan menciptakan claster baru, ” tegasnya.

Diakuinya di perguruan  tinggi saat ini masih melaksanakan perkuliahan daring, kalau dikatakan efektif atau tidak tentukan tidak efektif, namun pembelajaran itu bisa face to face melalui tanya jawab. Oleh karenanya kita selaku dosen menciptakan agar pembelajaran menjadi aktif. “Dosen harus menciptakan KBM selalu aktif, ” terangnya.

Editor : Rian

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More