intens.news
Mitra Informasi

Terkait Dugaan Monopoli, Zulinto Layangkan Surat ke Inspektorat Periksa Sekolah, Manager Bos Akui Pembelian Buku Diarahkan

0 313

Intens.news, PALEMBANG – Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto, didampingi Manager Bos Siti Emma Sumiatul, memberikan keterangan terkait dugaan monopoli yang dilakukan oleh oknum disdik Palembang. 

Dihadapan awak media, Ahmad  Zulinto mengatakan, buku yang dipesan, harus lulus dalam Pusat Kurikukulum dan Perbukuan (Purskurbuk), dan terdapat dalam sistem informasi pengadaan di sekolah (Siplah), dan mendapat pengakuan kemendikbud.

“Buku teks utama bukan milik penerbit, tapi milik kementrian, mereka (kementrian, red)  yang mengesahkan. Mau PT ini PT Lainya silakan asalkan harga sesuai Harga Ecerab Tertinggi. Silakan tawarkanlah ke sekolah, asal buku HET bukan buku mahal,” ungkap Zulinto.

Dirinya juga menerangkan, dalam Siplah banyak terdapat rekanan penerbit. Dan dikatakannya, dirinya telah menawarkan ke penerbit, jika ada buku Siplah silakan tawarkanlah. “Jika penerbit ada buku siplah, silakan masuk. Tapi ketika ditanya brosur, mereka tidak ada,” jelasnya.

Ia berujar, dalam waktu dekat akan melayangkan surat ke inspektorat, untuk melakukan pemeriksaan ke sekolah yang tidak menggunakan pemesanan buku melalui siplah. “Rekanan penerbit silakan masuk ke Palembang, asal mengikuti produk Kemendikbud dengan standart HET, jadi salah jika kami melakukan monopoli,” tegasnya.

Diakatakannya, Disdik telah melakukan sosialisasi terkait Siplah ini, dan dalam pemesanan buku ini ada istilah zona, Sumatera Selatan termasuk zona 2.

“Kita sudah sosialisasi kepada kepsek terkait pelatihan Siplah, kalau Kepsek pinter pasti mereka mengerti karena ada operator, tinggal klik,”jelasnya.

Sementara, Manager Bos Dinas Pendidikan Kota Palembang, Siti Emma Sumiatul menerangkan jika, mekanisme pemesanan buku menggukan dana BOS, mengacu kepada peraturan Kemendikbud nomor 8 tahun 2020.

Dalam belanja BOS, terutama belanja buku harus melalui Siplah, dan amanat ini kita turunkan lagi, dengan mengacu kepada Perwali nomor 63 tahun 2019 tentang belanja non tunai, dan peraturan Kemendikbud nomor 8 tahun 2020. “Jadi setiap pemesanan buku jelasnya, harus melalui Siplah dengan standar Harga Eceran Tertinggi,” imbuhnya.

Memang diakuinya, dalam pemesanan buku, pihak sekolah diarahakan, agar dapat yang terbaik. Karena dicontohkannya, sperti mall online, yang terdapat banyak toko, tentunya harus dipilih dilihat kualitas buku yang di jual toko tersebut. “Kita arahkan, tapi bukan untuk monopoli. Tapi kami hanya bisa menyebutkan belilah di toko itu, karena kualitasnya bagus,” tukasnya.

Editor : Ridiansyah

Anda mungkin juga berminat

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More